Pantau - PT PLN (Persero) menyatakan kesiapan mendukung kebutuhan pasokan listrik bagi industri pusat data atau data center di Indonesia yang permintaannya telah mencapai 20 gigawatt (GW), melalui penguatan infrastruktur kelistrikan, penerapan tarif keekonomian, serta kerja sama dengan pengelola pusat data dan investor.
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan listrik industri pusat data akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur yang tersedia dan kebutuhan pengembangan jaringan kelistrikan.
Pada tahap awal, PLN akan memanfaatkan infrastruktur kelistrikan yang sudah tersedia untuk melayani kebutuhan listrik pusat data sebelum mengembangkan fasilitas tambahan melalui skema kolaborasi.
Pengembangan infrastruktur pada tahap berikutnya dapat mencakup pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, serta jaringan distribusi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
"Prinsipnya kita support sepenuhnya, tapi itu bisa kita implementasikan melalui kolaborasi. Menurut saya begini, tahap pertama kita akan layani dengan infrastruktur yang ada. Kemudian tahap-tahap berikutnya, tentu kita harus berbicara dan duduk untuk bagaimana membangun, berkolaborasi membangun infrastruktur bersama-sama seperti pembangkit, transmisi, distribusi," ujar Suroso.
PLN Siapkan Skema Tarif Khusus untuk Kebutuhan Listrik Pusat Data
Suroso menjelaskan bahwa industri pusat data membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar sehingga penyediaannya harus mempertimbangkan kemampuan infrastruktur, keberlanjutan pasokan energi, dan aspek keekonomian.
PLN menilai penggunaan tarif keekonomian diperlukan agar biaya pelayanan listrik untuk industri pusat data tidak membebani anggaran subsidi listrik.
Penerapan tarif tersebut diharapkan dapat memastikan kebutuhan energi industri digital terpenuhi tanpa menimbulkan tambahan beban terhadap skema subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok pelanggan tertentu.
Salah satu mekanisme yang didorong PLN adalah kerja sama bisnis antarpelaku usaha atau business-to-business (B2B) dalam penyediaan layanan kelistrikan.
"Sehingga dengan menggunakan tarif business-to-business ini harapannya nanti semua data center yang ada harapannya bisa kita akomodasi," katanya lagi.
Melalui mekanisme tersebut, PLN berharap dapat melayani kebutuhan listrik pusat data yang sudah beroperasi maupun fasilitas baru yang akan dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia.
Kerja sama dengan pengelola pusat data juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan industri digital.
Permintaan Listrik Pusat Data Capai 20 GW, PLN Butuh Tambahan Pembangkit
Selain menyiapkan pasokan listrik untuk industri pusat data, PLN memiliki agenda pengembangan sistem ketenagalistrikan nasional selama 10 tahun mendatang melalui pelaksanaan transisi energi.
Suroso menyampaikan bahwa transisi energi menjadi salah satu fokus utama perusahaan dalam mengembangkan sistem kelistrikan yang semakin mengandalkan sumber energi terbarukan.
Rencana tersebut tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025–2034 yang menjadi dasar pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.
Dalam periode tersebut, PLN merencanakan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW untuk memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus mendukung transisi menuju sistem kelistrikan yang lebih berkelanjutan.
Namun, Suroso menegaskan bahwa rencana penambahan kapasitas sebesar 69,5 GW tersebut belum memperhitungkan potensi peningkatan kebutuhan listrik dari industri pusat data.
Menurutnya, permintaan listrik untuk industri pusat data saat ini telah mencapai 20 GW sehingga diperlukan tambahan kapasitas pembangkit di luar rencana RUPTL apabila seluruh kebutuhan tersebut ingin dipenuhi.
"Dan ini sangat kaya akan teknologi. Selama 10 tahun ke depan, demi mendorong transisi energi, kami harus membangun kapasitas pembangkit listrik tambahan sebesar 69,5 gigawatt. Ini belum memperhitungkan gelombang permintaan dari pusat data. Saat ini permintaan listrik untuk pusat data sudah mencapai 20 gigawatt. Jadi di luar 69,5 gigawatt tadi, jika ingin memenuhi kebutuhan pusat data, kami harus membangun 20 gigawatt lagi," katanya pula.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan industri pusat data menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan kapasitas pembangkit listrik nasional.
Peningkatan kebutuhan energi tersebut juga memerlukan kesiapan jaringan transmisi dan distribusi agar pasokan listrik dapat disalurkan secara andal ke kawasan pengembangan pusat data.
Pemerintah Dorong Batam, Karimun, dan Bintan Jadi Kawasan Pusat Data
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mendorong pengembangan kawasan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai pusat pertumbuhan baru industri pusat data di Indonesia.
Bahlil menilai ketiga wilayah tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi pusat kegiatan industri digital atau hub data center yang dapat menarik investasi teknologi.
Pengembangan kawasan Batam, Karimun, dan Bintan diarahkan untuk memanfaatkan peluang investasi digital sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya air dan energi baru terbarukan.
Menurut Bahlil, pertumbuhan industri digital yang semakin pesat turut meningkatkan kebutuhan listrik dalam jumlah besar, terutama untuk mendukung operasional pusat data yang membutuhkan pasokan energi secara terus-menerus.
Selain listrik, fasilitas pusat data juga memerlukan ketersediaan air dalam jumlah signifikan untuk mendukung sistem pendinginan dan menjaga kelangsungan operasional.
Kebutuhan energi dan air tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan lokasi serta kapasitas pengembangan kawasan pusat data.
Kebutuhan Listrik dan Air Jadi Tantangan Pengembangan Industri Pusat Data
Bahlil mengingatkan bahwa tingginya kebutuhan listrik dan air untuk operasional pusat data telah menjadi perhatian di sejumlah negara.
Bahkan, sebagian negara mulai membatasi pembangunan pusat data karena mempertimbangkan kemampuan penyediaan energi dan sumber daya air.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam merencanakan pengembangan industri pusat data agar pertumbuhan investasi digital tetap memperhatikan daya dukung infrastruktur.
Pembangunan pusat data dinilai membutuhkan perencanaan matang untuk memastikan ketersediaan listrik dan air tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap sumber daya di wilayah pengembangan.
Selain kesiapan pasokan energi, pengembangan industri pusat data juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah, PLN, investor, dan pengelola fasilitas digital.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan investasi dengan kemampuan penyediaan energi, pembangunan jaringan kelistrikan, serta pengembangan sumber energi terbarukan.
Melalui penguatan infrastruktur, penerapan tarif keekonomian, dan kerja sama pembangunan fasilitas kelistrikan, PLN berupaya mengakomodasi pertumbuhan kebutuhan energi industri pusat data sekaligus menjaga keberlanjutan sistem ketenagalistrikan nasional.
- Penulis :
- Arian Mesa
