HOME  ⁄  Ekonomi

Penyaluran KUR di Kalbar Tembus Rp4,51 Triliun hingga September 2026, Tumbuh 40,32 Persen

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Penyaluran KUR di Kalbar Tembus Rp4,51 Triliun hingga September 2026, Tumbuh 40,32 Persen
Foto: UMKM Pontianak yang memanfaatkan fasilitas pembiyaan (sumber: ANTARA/Dedi)

Pantau - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mencapai Rp4,51 triliun hingga September 2026 atau tumbuh 40,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Kantor DJPb Kalbar, Triyanto, mengatakan pertumbuhan tersebut diikuti peningkatan jumlah penerima pembiayaan yang mencapai 51.401 debitur atau naik 19,89 persen secara tahunan.

"Penyaluran KUR di Kalbar menunjukkan pertumbuhan positif, baik dari sisi nilai pembiayaan maupun jumlah debitur. Ini menjadi salah satu indikator meningkatnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha," ujar Kepala Kantor DJPb Kalbar, Triyanto di Pontianak, Senin.

Peningkatan nilai penyaluran dan jumlah debitur tersebut menunjukkan semakin luasnya akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalbar melalui program KUR.

Seluruh Sektor KUR Tumbuh Positif, BRI Jadi Penyalur Terbesar

Triyanto menjelaskan seluruh sektor lapangan usaha penerima KUR di Kalbar mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang periode pelaporan hingga September 2026.

Sektor real estat, persewaan, dan jasa perusahaan mencatat pertumbuhan penyaluran tertinggi dengan kenaikan mencapai 2.254,17 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Seluruh sektor penerima KUR di Kalbar mencatatkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor real estat, persewaan, dan jasa perusahaan yang melonjak sebesar 2.254,17 persen," kata dia.

Berdasarkan lembaga penyalur, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi bank dengan realisasi penyaluran KUR terbesar di Kalbar, yakni mencapai Rp2.330,96 miliar atau sekitar Rp2,33 triliun.

Dari sisi persebaran wilayah, Kota Pontianak menempati posisi pertama dengan realisasi penyaluran KUR mencapai Rp582,7 miliar.

Kabupaten Kubu Raya menyusul di posisi kedua dengan penyaluran sebesar Rp555,18 miliar, sedangkan Kabupaten Ketapang berada di posisi ketiga dengan nilai mencapai Rp496,01 miliar.

Pembiayaan Ultra Mikro Turun 36,14 Persen

Berbeda dengan pertumbuhan KUR, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kalbar justru mengalami kontraksi hingga September 2026.

DJPb Kalbar mencatat realisasi pembiayaan UMi sebesar Rp90,08 miliar atau turun 36,14 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan juga terjadi pada jumlah penerima manfaat yang tercatat sebanyak 15.451 debitur atau berkurang 46,50 persen secara tahunan.

Berdasarkan lembaga penyalur, pembiayaan UMi di Kalbar didominasi oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan total penyaluran mencapai Rp83,30 miliar.

Sementara itu, Kota Pontianak menjadi wilayah dengan realisasi pembiayaan UMi tertinggi, yakni sebesar Rp12,04 miliar.

Kabupaten Mempawah berada di posisi kedua dengan penyaluran mencapai Rp10,90 miliar, disusul Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp10,61 miliar.

Penurunan UMi Berpotensi Berkaitan dengan Peralihan Debitur ke KUR

Penurunan penyaluran pembiayaan UMi di Kalbar berpotensi mengindikasikan adanya peralihan sebagian debitur menuju fasilitas KUR seiring dengan peningkatan kapasitas usaha.

Peralihan tersebut dapat berkaitan dengan kesiapan pelaku UMKM untuk mengembangkan kegiatan usahanya ke skala yang lebih besar atau naik kelas.

Meski demikian, kemungkinan perpindahan debitur dari UMi ke KUR masih sebatas indikasi dan belum dapat dipastikan sebagai penyebab utama penurunan pembiayaan UMi.

DJPb Kalbar berharap program KUR dan UMi tetap menjadi instrumen pembiayaan yang mampu memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM di berbagai wilayah Kalimantan Barat.

Kedua skema pembiayaan tersebut diharapkan dapat saling melengkapi dalam mendukung pengembangan usaha, meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

"Melalui kedua skema pembiayaan tersebut, akses permodalan diharapkan terus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta memperkuat perekonomian daerah," papar dia.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026