Pantau - PT PLN (Persero) memperkuat kemitraan strategis dengan Pemerintah Australia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pada Kamis (29/10) untuk memperluas kerja sama di bidang transisi energi, pengembangan teknologi, pembiayaan infrastruktur ketenagalistrikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional sekaligus mendukung pencapaian target emisi nol bersih atau Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.
Wakil Direktur Utama PLN, Yusuf Didi Setiarto, mengatakan kemitraan ini membuka peluang bagi PLN untuk memperoleh akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan dukungan pembiayaan dari Australia guna mempercepat transformasi perusahaan.
Transformasi tersebut merupakan bagian dari upaya PLN mengembangkan perannya dari perusahaan penyedia listrik (electricity provider) menjadi perusahaan penyedia solusi energi (energy solution provider).
"Dukungan Pemerintah Australia memiliki arti penting bagi PLN, baik dalam pengembangan talenta, pertukaran pengetahuan dan teknologi, maupun penjajakan peluang pembiayaan. Kami berharap kemitraan ini terus berkembang untuk memperkuat kapabilitas PLN dalam menjawab tantangan transisi energi dan menyiapkan pemimpin masa depan di sektor ketenagalistrikan," ujar Didi.
PLN dan Australia Jajaki Pembiayaan Infrastruktur Listrik Jawa Timur dan Bali
Sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU, PLN bersama Pemerintah Australia mengembangkan sejumlah program kolaborasi yang mencakup penguatan infrastruktur ketenagalistrikan, pembiayaan strategis, pengembangan teknologi, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta peningkatan kapasitas SDM.
Di bidang infrastruktur, kedua pihak menjajaki dukungan pembiayaan melalui Export Finance Australia (EFA) untuk proyek Eastern Java & Bali Grid Strengthening.
Proyek tersebut bertujuan meningkatkan keandalan jaringan ketenagalistrikan dan menjaga pasokan listrik di wilayah Jawa Timur dan Bali melalui pembangunan serta peningkatan infrastruktur transmisi, gardu induk, dan jaringan distribusi.
Penguatan jaringan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas penyaluran listrik sekaligus mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas ekonomi di kedua wilayah.
Selain pembiayaan infrastruktur, PLN juga menjajaki kerja sama teknis dengan lembaga penelitian dan instansi Pemerintah Australia, termasuk Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) serta Department of Climate, Environment and Water.
Kolaborasi teknologi tersebut difokuskan pada tiga bidang utama, yakni pengembangan fleksibilitas jaringan listrik, sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau Battery Energy Storage System (BESS), serta peningkatan fleksibilitas operasi pembangkit listrik.
Pengembangan fleksibilitas jaringan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan sistem kelistrikan dalam menyesuaikan kondisi operasional terhadap perubahan pasokan dan kebutuhan listrik.
Sementara itu, teknologi BESS diharapkan membantu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan listrik, terutama ketika produksi energi baru terbarukan (EBT) mengalami perubahan akibat faktor cuaca.
Peningkatan fleksibilitas operasi pembangkit juga menjadi perhatian untuk memastikan sistem ketenagalistrikan mampu menyesuaikan operasinya dengan perubahan kondisi jaringan.
Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kemampuan sistem kelistrikan nasional untuk mengintegrasikan energi terbarukan secara lebih luas.
PLN Perkuat Ketahanan Sistem Kelistrikan terhadap Perubahan Iklim
Selain pengembangan infrastruktur dan teknologi, PLN memperluas kolaborasi dengan Pemerintah Australia untuk meningkatkan kesiapan sistem ketenagalistrikan nasional dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Program tersebut dijalankan bersama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia atau Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) melalui kegiatan Capacity Building Skenario Iklim dan Ketahanan Sistem.
Kolaborasi ini berfokus pada peningkatan kemampuan PLN dalam memahami, mengidentifikasi, dan mengantisipasi berbagai risiko perubahan iklim yang dapat memengaruhi operasional sistem ketenagalistrikan.
Melalui program tersebut, PLN didorong untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis skenario iklim atau climate-informed decision-making.
Pendekatan ini memungkinkan risiko perubahan iklim menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur ketenagalistrikan.
Dengan demikian, penguatan ketahanan sistem diharapkan dapat berjalan seiring dengan pengembangan infrastruktur dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan.
PLN Siapkan Peta Jalan Pengembangan SDM Periode 2027–2030
Di bidang pengembangan SDM, PLN bersama Pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Climate and Sustainable Infrastructure Partnership (KINETIK) menyusun Three-Year Human Capital Development Roadmap untuk periode 2027–2030.
Peta jalan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan talenta PLN dalam menghadapi perubahan kebutuhan serta tantangan sektor ketenagalistrikan pada masa mendatang.
Penyusunannya diselaraskan dengan target NZE 2060, prioritas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), serta prinsip transisi energi berkeadilan atau Just Energy Transition.
Melalui program ini, PLN berupaya memastikan pengembangan kualitas tenaga kerja berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan penerapan teknologi kelistrikan.
Pertukaran pengetahuan dan pengalaman internasional juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam mempersiapkan tenaga profesional serta calon pemimpin masa depan di sektor energi.
"Penguatan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pengembangan teknologi dan kualitas SDM. Melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman internasional, kami ingin menyiapkan talenta PLN yang mampu mengelola sistem ketenagalistrikan masa depan sekaligus menghadirkan solusi energi yang menjawab kebutuhan masyarakat," imbuh Didi.
Duta Besar Australia Tegaskan Dukungan terhadap Transisi Energi Indonesia
Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, menyambut positif penguatan kemitraan strategis antara Pemerintah Australia dan PLN.
Brazier menilai PLN merupakan salah satu mitra penting bagi Australia dalam mendukung agenda transisi energi Indonesia, khususnya melalui elektrifikasi dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan.
Menurutnya, Pemerintah Australia ingin berperan dalam proses transisi energi Indonesia dengan mempertimbangkan posisi strategis PLN sebagai perusahaan yang memiliki peran sentral dalam penyediaan listrik nasional.
Brazier juga menekankan bahwa kerja sama kedua pihak bersifat timbal balik karena Australia turut memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari PLN mengenai kondisi serta kebutuhan sektor energi Indonesia.
"Kami ingin menjadi bagian dari perjalanan transisi energi Indonesia dan memahami bahwa PLN akan memainkan peran sentral dalam elektrifikasi tersebut. Kemitraan ini juga bersifat timbal balik. Kami belajar banyak dari PLN dalam memahami lingkungan dan kebutuhan Indonesia, yang semakin memperkaya hubungan kedua negara," ungkap Brazier.
Melalui kemitraan tersebut, PLN dan Pemerintah Australia berharap dapat membangun kerja sama jangka panjang yang mencakup penguatan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan kualitas SDM.
Kolaborasi ini juga diharapkan memperkuat kemampuan PLN dalam menghadapi tantangan transisi energi dan mengembangkan sistem ketenagalistrikan yang mampu mengakomodasi peningkatan pemanfaatan EBT.
Penguatan kemitraan PLN dan Pemerintah Australia menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan sistem ketenagalistrikan Indonesia yang lebih andal, berkelanjutan, rendah emisi, serta mendukung pencapaian target NZE pada 2060.
- Penulis :
- Arian Mesa
