Pantau - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat ketahanan, keamanan, dan kepatuhan industri sistem pembayaran melalui penyelenggaraan Jakarta Payment System on Your View (POV) 2026 di tengah meningkatnya risiko keamanan siber dan perkembangan layanan keuangan digital.
Kegiatan tersebut menjadi forum komunikasi, diskusi, dan kolaborasi antara Bank Indonesia dengan pelaku industri sistem pembayaran untuk meningkatkan pemahaman terhadap arah kebijakan, hasil pengawasan, serta penguatan tata kelola industri.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menjelaskan bahwa Jakarta POV 2026 merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara regulator dan pelaku industri dalam menghadapi perkembangan teknologi pembayaran.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan sistem pembayaran dan menyampaikan evaluasi hasil pengawasan," ujar Iwan di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, forum tersebut juga menjadi sarana untuk menyelaraskan pemahaman pelaku industri terhadap berbagai kebijakan dan ketentuan terbaru yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem pembayaran nasional.
Bank Indonesia Dorong Penguatan Tata Kelola dan Kepatuhan Sistem Pembayaran
Iwan menjelaskan bahwa Jakarta POV 2026 dimanfaatkan untuk mengomunikasikan hasil evaluasi pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggara sistem pembayaran.
Melalui penyampaian hasil evaluasi tersebut, Bank Indonesia berharap para pelaku industri semakin memahami pentingnya penerapan tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan mitigasi risiko dalam menjalankan kegiatan usaha.
"Sinergi antara regulator, industri, dan praktisi diharapkan dapat mendukung dalam terwujudnya industri sistem pembayaran yang inklusif, aman, andal, berintegritas, dan berkelanjutan," kata Iwan.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara regulator, industri, dan praktisi menjadi faktor penting dalam membangun sistem pembayaran yang mampu memberikan layanan aman dan andal kepada masyarakat.
Peningkatan kapasitas industri juga dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar setiap penyelenggara mampu memenuhi ketentuan sekaligus menghadapi tantangan perkembangan teknologi keuangan digital.
Menurut Iwan, perkembangan teknologi pembayaran harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan industri dalam mengelola risiko, menjaga keamanan transaksi, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Penguatan tersebut diharapkan dapat mendukung transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Jakarta Awasi 33 Persen Penyelenggara Jasa Pembayaran Nasional
Iwan mengungkapkan bahwa DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam industri sistem pembayaran dan jasa penukaran valuta asing karena menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan keuangan nasional.
Berdasarkan data Bank Indonesia, KPwBI Provinsi DKI Jakarta mengawasi 33 persen Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dari total penyelenggara secara nasional.
Selain itu, KPwBI DKI Jakarta juga mengawasi 32 persen Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) secara nasional.
Besarnya proporsi tersebut menunjukkan tingginya konsentrasi pelaku industri pembayaran dan usaha penukaran valuta asing yang berada dalam cakupan pengawasan Bank Indonesia DKI Jakarta.
Dari sisi aktivitas usaha, nilai transaksi Penyelenggara Jasa Pembayaran lingkup terbatas (LR) yang berada dalam pengawasan KPwBI DKI Jakarta mencapai 36 persen dari total transaksi nasional.
Sementara itu, nilai transaksi KUPVA BB di wilayah pengawasan DKI Jakarta mencapai 69 persen dari total transaksi nasional.
Kontribusi tersebut memperlihatkan besarnya peran Jakarta dalam aktivitas pembayaran dan penukaran valuta asing yang mendukung kegiatan ekonomi Indonesia.
"Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko industri dalam menjaga keamanan serta keandalan sistem pembayaran nasional," tegas Iwan.
Menurutnya, tingginya konsentrasi penyelenggara dan besarnya nilai transaksi di Jakarta membutuhkan pengawasan yang kuat serta penerapan manajemen risiko yang memadai.
Penguatan kepatuhan juga diperlukan untuk memastikan seluruh penyelenggara jasa pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing menjalankan operasional sesuai ketentuan regulator.
Bank Indonesia Soroti Peningkatan Risiko Keamanan Siber pada 2026
Iwan mengungkapkan bahwa hasil pengawasan Bank Indonesia sepanjang 2026 menunjukkan masih adanya kebutuhan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan serta memperkuat pengelolaan risiko di kalangan pelaku industri.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah meningkatnya risiko keamanan siber dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
Perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan pembayaran menuntut penyelenggara untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi potensi gangguan keamanan siber yang dapat memengaruhi keamanan transaksi dan keandalan layanan.
Bank Indonesia memandang bahwa penguatan sistem keamanan perlu dilakukan seiring dengan semakin luasnya penggunaan layanan pembayaran digital oleh masyarakat.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, Bank Indonesia terus mendorong penerapan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko agar potensi permasalahan dapat dikelola secara lebih efektif.
Selain pengawasan berbasis risiko, peningkatan kapasitas penyelenggara juga menjadi perhatian untuk memperkuat kemampuan industri dalam menjalankan kegiatan usaha secara aman, patuh, dan berkelanjutan.
"Untuk itu, Bank Indonesia terus mendorong penguatan industri melalui pengaturan dan pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas penyelenggara," ujar Iwan.
Jakarta POV 2026 Diharapkan Perkuat Ketahanan Ekosistem Keuangan Digital
Melalui Jakarta POV 2026, Bank Indonesia berharap komunikasi antara regulator dan pelaku industri semakin efektif, khususnya dalam menyampaikan arah kebijakan, hasil pengawasan, serta langkah penguatan kepatuhan dan mitigasi risiko.
Forum tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi sistem pembayaran.
Iwan menilai kolaborasi yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan keandalan layanan pembayaran bagi masyarakat.
Dengan besarnya kontribusi Jakarta terhadap aktivitas sistem pembayaran dan penukaran valuta asing nasional, penguatan tata kelola dan pengawasan industri menjadi salah satu prioritas Bank Indonesia.
Penyelenggaraan Jakarta POV 2026 sekaligus menjadi bagian dari komitmen Bank Indonesia untuk membangun ekosistem sistem pembayaran nasional yang inklusif, aman, andal, berintegritas, dan berkelanjutan dalam mendukung transformasi ekonomi digital Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
