Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menargetkan seluruh desa hingga dusun di Provinsi Maluku mendapatkan akses listrik secara menyeluruh pada 2029-2030 melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan dan bantuan sambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu.
Target tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Rapat Kerja DPD Partai Golkar di Kota Ambon, Maluku, Sabtu (7/11/2026).
"Saya targetkan di Provinsi Maluku, 2029-2030 harus semua desa di wilayah Maluku sudah teraliri listrik," kata Bahlil.
Ia mengungkapkan masih terdapat kesenjangan infrastruktur energi di sejumlah wilayah Maluku, termasuk daerah kepulauan yang belum menikmati pasokan listrik selama 24 jam.
Pulau Run Jadi Sorotan Kesenjangan Akses Listrik
Bahlil mencontohkan kondisi Pulau Run di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, yang hingga kini belum mendapatkan layanan listrik selama 24 jam penuh.
Ia mengaku prihatin karena wilayah tersebut masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik meskipun memiliki nilai sejarah penting dalam hubungan Indonesia dengan dunia internasional.
"Kenapa saya bilang begini? Baru tahun lalu saya ke Pulau Run di Banda Neira dan mereka belum menikmati listrik 24 jam. Padahal di zaman Belanda dulu, pulau ini pernah ditukar dengan Manhattan di Amerika Serikat. Sekarang Manhattan sudah maju pesat, sedangkan di Pulau Run listrik saja belum memadai," ujar Bahlil.
Secara nasional, Bahlil menyebut masih terdapat sekitar 11.000 desa dan dusun di Indonesia yang belum memperoleh akses penerangan listrik secara memadai.
Percepatan elektrifikasi tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah Percepat Program Listrik Desa dan Sambungan Gratis
Untuk mengatasi ketimpangan akses energi, pemerintah menyiapkan dua program utama yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
Program pertama adalah Listrik Desa (Lisdes) yang berfokus pada pembangunan dan perluasan jaringan infrastruktur kelistrikan ke wilayah pelosok yang belum terjangkau jaringan PLN.
Program kedua adalah Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), yakni pemberian sambungan listrik gratis bagi rumah tangga masyarakat kurang mampu.
Pemerintah juga meningkatkan target penanganan desa yang belum berlistrik setiap tahunnya.
Pada 2025, sasaran penanganan difokuskan pada sekitar 1.400 desa, kemudian ditingkatkan pada 2026 dan 2027 melalui koordinasi pemerintah daerah bersama PT PLN (Persero).
Bahlil optimistis pemerataan akses energi di wilayah kepulauan seperti Maluku dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor serta percepatan pelaksanaan program Lisdes dan BPBL.
Pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun di Maluku dapat menikmati akses listrik secara menyeluruh paling lambat pada 2030.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
