Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, Jawa Barat, yang telah menyelesaikan persoalan pembayaran jasa sopir truk pengangkut genteng dalam rangkaian kegiatan Peluncuran Program Gentengisasi.
Apresiasi tersebut disampaikan Maruarar setelah pemerintah daerah menunjukkan komitmen menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada para sopir yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Maruarar menilai tanggung jawab kepala daerah menjadi faktor penting dalam memastikan setiap persoalan pelaksanaan program pemerintah dapat diselesaikan dengan baik.
“Pak Bupati, terima kasih atas tanggung jawabnya. Saya bangga. Pasti ada kendala-kendala, tetapi saya senang Pak Bupati bertanggung jawab,” ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan seluruh pihak yang terlibat dalam program pembangunan.
Maruarar Sirait Tekankan Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Hak Pekerja
Maruarar menjelaskan bahwa pelaksanaan program pemerintah tidak selalu berjalan tanpa kendala, termasuk dalam urusan teknis dan pembayaran jasa kepada pihak yang terlibat.
Namun, setiap persoalan yang muncul harus menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program berikutnya dapat berjalan lebih baik.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program pembangunan tidak hanya diukur dari tercapainya target, tetapi juga dari terpenuhinya tanggung jawab terhadap masyarakat dan pekerja yang mendukung pelaksanaannya.
“Kita semua masih banyak kekurangan. Kita saling belajar agar ke depan bisa lebih baik dalam mengurus negara dan rakyat kita,” katanya.
Maruarar juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menangani persoalan pembayaran sopir truk pengangkut genteng hingga selesai.
Menurutnya, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait diperlukan untuk mencegah persoalan serupa dalam pelaksanaan program pembangunan.
Penyelesaian pembayaran tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh pihak yang berkontribusi dalam kegiatan pemerintah mendapatkan perhatian dan haknya.
Program Gentengisasi Diharapkan Dorong Industri Lokal dan Kualitas Hunian
Program Gentengisasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi pada sektor industri genteng.
Pelaksanaan program tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari produsen genteng, penyedia jasa transportasi, hingga pekerja yang mendukung proses distribusi.
Keterlibatan pelaku usaha dan tenaga kerja dalam rantai pasok menjadikan koordinasi serta tata kelola pelaksanaan program sebagai aspek yang perlu diperhatikan.
Maruarar menilai kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha dapat membantu memastikan program berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Selain mendorong peningkatan kualitas rumah, program tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan industri genteng dan sektor usaha pendukungnya.
Pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan kegiatan distribusi dan pelaksanaan program berlangsung tertib agar tidak menimbulkan persoalan bagi pihak yang terlibat.
Menteri PKP Minta Pelaksanaan Program Berikutnya Berjalan Lancar
Dalam arahannya, Maruarar meminta seluruh pihak meningkatkan koordinasi agar tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan Program Gentengisasi dapat berlangsung dengan baik.
Ia mengajak pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pekerja menjaga semangat kebersamaan dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
“Kita manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Terima kasih semuanya. Tolong diberangkatkan dengan baik supaya semua lancar,” ujarnya.
Kementerian PKP berharap penyelesaian persoalan pembayaran sopir truk di Majalengka dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola program pembangunan.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, produsen genteng, penyedia jasa angkutan, dan pekerja diharapkan terus ditingkatkan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.
Penyelesaian kewajiban pembayaran tersebut juga menjadi perhatian dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah tidak hanya berorientasi pada hasil pembangunan, tetapi juga memperhatikan pihak yang bekerja dalam proses pelaksanaannya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
