Pantau - Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.
Rapat tersebut akan difokuskan pada pengungkapan pihak yang diduga memerintahkan penyadapan, motif di balik tindakan tersebut, serta pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terbukti terlibat.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pemanggilan Kapolri merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum agar penyidikan berlangsung transparan dan menyeluruh.
"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Komisi III DPR RI Jadwalkan Rapat dengan Kapolri pada 12 November
Habiburokhman menjelaskan bahwa rapat kerja baru dapat dilaksanakan pada Kamis karena masa persidangan DPR RI dijadwalkan kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026).
Rapat tersebut akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman bersama jajaran pimpinan Komisi III DPR RI, yakni Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazarudin Dek Gam, juga disebut akan mendampingi pelaksanaan rapat tersebut.
Komisi III ingin memperoleh penjelasan langsung dari Kapolri mengenai perkembangan penyidikan, konstruksi perkara, serta mekanisme penggunaan sistem penyadapan yang diduga disalahgunakan.
Selain itu, DPR menekankan pentingnya mengungkap pihak yang memberikan perintah dan tujuan penyadapan agar penanganan perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka.
Empat Orang Disebut Jadi Tersangka, Penyidik Dalami Dugaan Penghapusan Data
Kasus dugaan penyadapan ilegal menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah tersangka terkait dugaan akses ilegal terhadap sistem elektronik dan penghapusan data penyadapan.
Pada 3 November 2026, Polri dilaporkan mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH.
Dalam perkembangan berikutnya, pemberitaan E-Media DPR RI pada 6 November 2026 menyebut jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang, yakni LSP, AS, EH, dan SU.
Berdasarkan keterangan Bareskrim yang dikutip dalam pemberitaan tersebut, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan memanfaatkan sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem tersebut tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa didasarkan pada kebutuhan penyelidikan atau penyidikan yang sah.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS sekitar Oktober 2026 yang diduga bertujuan menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Perkara ini mencakup dugaan penyadapan tanpa hak, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Sementara itu, laporan Associated Press yang disebut dalam pemberitaan menyatakan bahwa sasaran dugaan penyadapan mencakup Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, aktivis, dan pengusaha.
Informasi mengenai sasaran penyadapan tersebut masih merupakan bagian dari dugaan yang memerlukan pembuktian melalui proses penyidikan.
Kapolri Bentuk Tim Khusus, DPR Desak Penyelidikan Transparan
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dilaporkan membentuk tim khusus pada Minggu (8/11/2026) untuk menangani perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Tim khusus itu disebut dipimpin Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, dengan tugas mendalami keterlibatan para pihak dan mengungkap rangkaian peristiwa yang menjadi objek penyidikan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, berharap pembentukan tim khusus dapat mempercepat pengungkapan pihak yang diduga menjadi dalang penyadapan.
Ia juga mendorong Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) mengusut perkara secara serius dan transparan.
Sebelumnya, Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal kepolisian.
Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Pol. Asep Edi Suheri, juga menyampaikan bahwa dugaan tindakan tersebut merupakan perbuatan oknum dan bukan kebijakan institusi.
DPR Buka Peluang Percepatan RUU Penyadapan untuk Cegah Penyalahgunaan Wewenang
Kasus dugaan penyadapan ilegal turut memunculkan perhatian terhadap perlunya penguatan regulasi yang mengatur kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya menyampaikan bahwa proses hukum perkara tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian.
Meski demikian, Dasco meminta Komisi III DPR RI melakukan pengawasan secara berkala guna memastikan penanganan kasus berjalan sesuai ketentuan hukum.
Ia juga membuka kemungkinan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dengan mempertimbangkan perkembangan perkara.
Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III akan menjalankan fungsi pengawasan hingga seluruh fakta dalam perkara tersebut terungkap.
"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," tegas Habiburokhman.
Melalui rapat kerja bersama Kapolri, Komisi III DPR RI akan meminta penjelasan mengenai langkah penyidikan, mekanisme pengawasan sistem penyadapan, dan upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan serupa.
DPR juga menekankan pentingnya memastikan setiap tindakan penyadapan oleh aparat penegak hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan perlindungan privasi warga negara.
- Penulis :
- Aditya Yohan
