Pantau - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggandeng kalangan perguruan tinggi untuk memperkuat diplomasi parlemen sekaligus menghimpun masukan terkait penyusunan regulasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di tingkat nasional dan internasional.
Langkah tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Universitas Mayasari Bakti (UMB), Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026).
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa diplomasi parlemen tidak hanya berkaitan dengan kehadiran delegasi Indonesia dalam forum internasional, tetapi juga menjadi sarana memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
“Tapi kehadiran kami di sana adalah bagian dari menyuarakan suara dari masyarakat Indonesia, kepentingan masyarakat Indonesia di forum-forum internasional,” ujar Husein.
Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, diperlukan agar diplomasi Indonesia mampu merespons perkembangan global yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.
BKSAP DPR RI Ikuti Puluhan Forum Internasional dan Jalin Kerja Sama dengan 102 Negara
Husein menjelaskan bahwa BKSAP memiliki peran mewakili DPR RI dalam berbagai forum kerja sama antarparlemen, baik secara bilateral maupun multilateral.
Dalam satu tahun, BKSAP mengikuti sekitar 30 hingga 40 forum internasional, termasuk Inter-Parliamentary Union (IPU) dan forum parlemen ASEAN.
Selain aktif dalam forum multilateral, BKSAP DPR RI juga telah membentuk grup kerja sama bilateral dengan 102 negara untuk memperkuat hubungan dan komunikasi antarparlemen.
Menurut Husein, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan isu-isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasional dan masyarakat.
Salah satu isu yang terus diperjuangkan adalah persoalan kemanusiaan di Palestina dan Rohingya agar mendapat perhatian dalam pembahasan serta resolusi forum internasional.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari konfrontasi geoekonomi, konflik bersenjata, disinformasi, krisis iklim, hingga ketimpangan ekonomi.
Selain itu, ancaman keamanan siber dan perkembangan teknologi AI menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Husein menilai diplomasi parlemen perlu terus diperkuat agar Indonesia mampu menyampaikan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam merespons berbagai persoalan internasional.
Bramantyo Suwondo Dorong Kampus Beri Masukan untuk Regulasi AI
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam pembahasan perkembangan teknologi AI dan dampaknya terhadap masyarakat.
Menurutnya, kalangan akademisi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan maupun regulasi terkait pemanfaatan AI.
“Harapannya dengan hadir di kampus-kampus, kita juga bisa mendapatkan masukan tentang bagaimana kita bisa meregulasi AI ini secara regulasi internasional maupun juga nanti ke depannya menjadi acuan untuk regulasi di Indonesia itu tersendiri,” ujar Bramantyo.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan AI menghadirkan tantangan baru bagi dunia pendidikan, terutama dalam mempertahankan kemampuan berpikir kritis mahasiswa di tengah semakin luasnya penggunaan teknologi digital.
Bramantyo menilai pemanfaatan AI perlu disertai pemahaman mengenai dampak dan risiko agar teknologi tersebut dapat digunakan secara tepat.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kebijakan pengaturan AI yang diterapkan negara lain tidak dapat langsung diadopsi tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Karena itu, masukan dari perguruan tinggi dinilai penting untuk memperkaya perspektif nasional dalam merumuskan pendekatan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
Diplomasi Parlemen Diharapkan Serap Aspirasi Akademisi dan Masyarakat
Melalui kunjungan ke Universitas Mayasari Bakti, BKSAP DPR RI berupaya membuka ruang dialog dengan sivitas akademika mengenai berbagai persoalan internasional yang turut memengaruhi Indonesia.
Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi kalangan perguruan tinggi untuk menyampaikan pandangan mengenai perkembangan AI, tantangan pendidikan, dan kebutuhan pengaturan teknologi di masa mendatang.
BKSAP berharap masukan akademisi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyampaikan posisi Indonesia pada forum kerja sama antarparlemen internasional.
Keterlibatan perguruan tinggi juga diharapkan dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam proses diplomasi, sehingga isu yang dibahas tidak hanya berasal dari komunikasi antarlembaga legislatif.
Dengan pendekatan tersebut, diplomasi parlemen diharapkan mampu menghubungkan aspirasi masyarakat, kajian akademis, dan kepentingan nasional dalam menghadapi perubahan global.
- Penulis :
- Aditya Yohan
