Pantau - Pemerintah Indonesia menargetkan penyelesaian tiga regulasi prioritas pada 2027 untuk mempercepat proses aksesi menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dengan target keanggotaan penuh pada 2028.
Ketiga regulasi tersebut meliputi pengaturan penyuapan pejabat asing atau foreign bribery, revisi Undang-Undang Statistik, serta revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyelesaian ketiga aturan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memenuhi persyaratan keanggotaan OECD.
“Jadi, tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas guna diselesaikan tahun depan,” kata Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pemerintah Siapkan Aturan Penyuapan Pejabat Asing
Airlangga menjelaskan pengaturan mengenai penyuapan pejabat asing menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.
Menurutnya, Indonesia masih perlu memperkuat landasan hukum untuk mengatur praktik penyuapan terhadap pejabat asing.
Pemerintah tengah mempersiapkan regulasi tersebut, termasuk mempertimbangkan kemungkinan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Selain aturan penyuapan pejabat asing, pemerintah juga memprioritaskan revisi Undang-Undang Statistik sebagai bagian dari penyesuaian regulasi nasional.
Ketiga aturan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada 2027 untuk mendukung kelanjutan proses peninjauan keanggotaan Indonesia.
Revisi UU Persaingan Usaha Masuk Prioritas
Airlangga mengatakan regulasi persaingan usaha di Indonesia saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Menurutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengajukan perubahan terhadap aturan tersebut.
Pembahasan revisi Undang-Undang Persaingan Usaha juga menjadi bagian dari inisiatif DPR RI melalui Komisi VI.
Pemerintah memasukkan revisi regulasi tersebut sebagai salah satu agenda prioritas dalam proses penyesuaian terhadap persyaratan OECD.
Progres Aksesi OECD Capai 80 Persen
Airlangga memastikan proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD masih berjalan sesuai target pemerintah.
Hingga November 2026, Indonesia telah menyelesaikan peninjauan terhadap 20 dari 24 sektor yang menjadi bagian dari proses aksesi.
Dengan capaian tersebut, progres peninjauan dilaporkan berada pada kisaran 80 persen.
Meski demikian, Airlangga mengakui masih terdapat sejumlah sektor yang perlu ditingkatkan, termasuk sektor kesehatan.
Saat ini, proses aksesi Indonesia telah memasuki tahap peninjauan teknis atau technical review.
Pemerintah menargetkan Indonesia dapat memperoleh status keanggotaan penuh OECD pada 2028.
Sekjen OECD Dijadwalkan Bertemu Presiden Prabowo
Airlangga juga mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 25 November 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Cormann direncanakan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan itu dijadwalkan membahas perkembangan proses aksesi Indonesia serta langkah yang masih diperlukan untuk memenuhi persyaratan keanggotaan.
Kunjungan Sekjen OECD tersebut berlangsung di tengah upaya pemerintah menyelesaikan peninjauan teknis dan mempercepat penyesuaian regulasi nasional.
Pemerintah berharap penyelesaian tiga regulasi prioritas pada 2027 dapat mendukung pencapaian target keanggotaan penuh OECD pada 2028.
- Penulis :
- Aditya Yohan
