Pantau - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendorong peningkatan literasi keuangan perempuan, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar mampu mengelola keuangan secara bijak serta terhindar dari penipuan investasi, pinjaman daring ilegal, dan pencurian data pribadi.
Sekretaris Jenderal ICMI sekaligus anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan pemahaman keuangan menjadi kebutuhan penting di tengah semakin luasnya penggunaan layanan keuangan digital.
Pernyataan tersebut disampaikan Yuliani dalam acara International Conference of Muslim Women (ICMW) 2026 di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, perempuan perlu dibekali kemampuan mengatur keuangan rumah tangga, mengelola usaha, serta mengenali risiko transaksi digital.
ICMI Minta Perempuan UMKM Pahami Pembukuan dan Kredit Usaha
Yuliani menilai peningkatan literasi keuangan perlu diarahkan pada keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi perempuan pelaku UMKM, kemampuan membuat pembukuan sederhana menjadi salah satu dasar penting dalam pengelolaan usaha.
Selain itu, pemahaman mengenai bunga, pembiayaan, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperlukan agar pelaku usaha dapat mengambil keputusan keuangan secara tepat.
“Bagaimana kita bisa memberdayakan perempuan-perempuan yang bergerak dalam sektor UMKM, mulai dari pembukuan yang sederhana, kemudian pemahaman tentang bunga, pemahaman tentang KUR, dan juga bagaimana tentang perencanaan keuangan keluarga itu sendiri,” kata Yuliani.
Menurutnya, kemampuan mengelola arus kas dan merencanakan keuangan dapat membantu perempuan menjalankan usaha secara lebih terukur.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan literasi harus berjalan seiring dengan perluasan akses terhadap layanan keuangan formal.
Kerugian Penipuan Keuangan Digital Disebut Capai Rp14 Triliun
Yuliani menyoroti meningkatnya risiko penipuan yang dihadapi masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan digital.
Bentuk ancaman tersebut mencakup investasi bodong, pinjaman daring ilegal, penyalahgunaan data pribadi, dan pencurian kode verifikasi transaksi.
Ia menyebut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kerugian masyarakat akibat penipuan keuangan digital atau scam di Indonesia telah mencapai kisaran Rp14 triliun.
Yuliani juga menyampaikan bahwa Indonesia berada pada posisi kedua sebagai negara yang paling rentan terhadap penipuan di dunia.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya edukasi mengenai keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi.
Perempuan diharapkan mampu mengenali tawaran investasi yang mencurigakan serta tidak mudah tergiur janji keuntungan besar.
ICMI Ingatkan Jangan Berikan PIN dan Kode OTP kepada Siapa Pun
Yuliani mengingatkan masyarakat agar tidak membagikan nomor identifikasi pribadi (PIN) maupun kode sandi sekali pakai atau One-Time Password (OTP) kepada pihak lain.
Informasi tersebut perlu dijaga karena berkaitan dengan keamanan akses terhadap layanan keuangan digital.
“Kita perlu membekali perempuan untuk tidak mudah percaya pada tawaran keuntungan besar, investasi bodong, tidak memberikan pin atau kode OTP kepada siapapun, kemudian kalau istilahnya OJK, legal dan logis,” katanya.
Ia menekankan pentingnya prinsip legal dan logis sebelum masyarakat menggunakan produk keuangan atau memutuskan berinvestasi.
Melalui pemahaman tersebut, perempuan diharapkan tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara aman dan produktif.
DPR Dorong Penguatan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Yuliani turut menyoroti pentingnya perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan.
Menurutnya, peningkatan literasi masyarakat harus didukung pengawasan terhadap lembaga dan penyedia layanan keuangan.
Ia mendorong kerja sama antara pemerintah, otoritas terkait, perbankan, dan organisasi masyarakat untuk memperluas edukasi keuangan.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu perempuan mengenali risiko sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan keluarga dan usaha.
Yuliani menilai perempuan yang memiliki pemahaman keuangan memadai akan lebih siap menghadapi ancaman penipuan digital.
Peningkatan literasi dan perlindungan konsumen juga diharapkan memperluas kesempatan perempuan memanfaatkan layanan keuangan formal untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
