HOME  ⁄  Ekonomi

Kemendagri Minta Dapur MBG di Papua Wajib Beli Bahan Pangan dari Petani Lokal untuk Dorong Ekonomi Daerah

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Kemendagri Minta Dapur MBG di Papua Wajib Beli Bahan Pangan dari Petani Lokal untuk Dorong Ekonomi Daerah
Foto: (Sumber :Suasana dapur SPPG yang berada di Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. ANTARA/Qadri Pratiwi..)

Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua mengutamakan pembelian bahan pangan langsung dari petani lokal agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani dan menggerakkan perekonomian daerah.

Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda Inspektorat Jenderal Kemendagri Arie Satria mengatakan pemerintah provinsi perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok program MBG.

Pernyataan tersebut disampaikan Arie di Jayapura, Papua, Senin (9/11/2026), setelah pelaksanaan pertemuan pemantauan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG pada Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, koordinasi antarpemerintah daerah diperlukan agar dapur MBG tidak terus bergantung pada pasokan bahan makanan dari luar Papua.

Kemendagri Minta SPPG Hentikan Ketergantungan Pasokan dari Luar Papua

Arie menjelaskan bahwa pemerintah telah menggelar pertemuan untuk memantau pembentukan Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Papua.

Pertemuan tersebut menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta kota dalam penyediaan bahan pangan.

“Pada Kamis (5/11) kami menggelar pertemuan monitoring guna pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Papua.Dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya koordinasi pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota agar SPPG dapat mengutamakan bahan pangan dari petani lokal,” katanya.

Arie berharap Sekretaris Daerah Provinsi Papua selaku Ketua Satgas Pengawasan MBG dapat turun langsung ke kabupaten dan kota.

Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus memberikan pemahaman kepada pengelola SPPG mengenai pentingnya penggunaan produk pertanian daerah.

"Jadi yang selama ini mengambil bahan makanan dari luar Papua agar wajib membeli langsung dari petani lokal,” ujarnya.

Program MBG Diharapkan Tingkatkan Pendapatan Petani Papua

Kemendagri menilai pengadaan bahan pangan untuk program MBG dapat menjadi peluang pasar bagi petani lokal.

Menurut Arie, kebutuhan bahan makanan dalam jumlah besar seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan pertanian masyarakat.

Dengan melibatkan petani lokal, manfaat program MBG diharapkan tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sebagai penerima makanan bergizi.

Petani dan masyarakat yang bergerak dalam sektor pertanian juga berpeluang memperoleh tambahan pendapatan dari penjualan hasil panen.

"Kebutuhan pangan ini harus menjadi program MBG yang berpeluang menghasilkan pertanian masyarakat sekaligus mendorong perputaran uang di daerah," katanya.

Arie menilai pembelian bahan pangan dari petani setempat dapat membantu menjaga perputaran uang tetap berada di wilayah Papua.

Keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok juga diharapkan memperluas dampak ekonomi program pemerintah tersebut.

Pembelian Pangan Lokal Diharapkan Bantu Kendalikan Inflasi

Selain meningkatkan pendapatan petani, Kemendagri berharap penggunaan bahan pangan lokal dapat membantu menekan harga pasar.

Menurut Arie, penguatan pasokan dari sektor pertanian daerah berpotensi mendukung upaya pengendalian inflasi.

Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat juga dinilai dapat berkontribusi terhadap penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan pengelola SPPG.

Koordinasi lintas lembaga juga diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan teknis yang ditemukan selama pelaksanaan program MBG.

"Koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk menindaklanjuti berbagai persoalan teknis yang ditemukan dalam pelaksanaan program MBG, sehingga penyelenggaraannya di Papua dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Kemendagri berharap penguatan rantai pasok pangan lokal dapat membuat pelaksanaan program MBG di Papua lebih optimal sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026