Pantau - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengevaluasi rencana penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada 2027 untuk memastikan kecukupan bahan baku, kesiapan teknis, dan keberlanjutan industri tanpa mengganggu pasokan pangan maupun ekspor.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah akan menggelar rapat khusus pada pekan depan untuk membahas evaluasi program biodiesel tahun 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Eniya dalam forum 22nd Indonesian Sustainable Palm Oil 2026 and 2027 Price Outlook (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026).
Evaluasi dilakukan untuk memastikan peningkatan campuran biodiesel dari B40 menuju B50 tidak menimbulkan gangguan terhadap kebutuhan bahan baku industri dan kestabilan ekspor minyak sawit.
Pemerintah Kaji Kesiapan Teknis dan Kecukupan Bahan Baku B50
Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa penerapan mandatori B50 membutuhkan kajian menyeluruh sebelum ditetapkan sebagai kebijakan pada 2027.
Kajian tersebut mencakup kesiapan teknis, ketersediaan bahan baku, serta risiko finansial yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program.
”Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial,” ujar Eniya.
Menurutnya, pemerintah menyadari adanya kekhawatiran bahwa peningkatan penggunaan biodiesel dapat mengurangi pasokan bahan baku bagi industri lainnya.
Namun, Kementerian ESDM telah memastikan bahwa ketersediaan bahan baku masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program mandatori biodiesel hingga 2027.
Eniya juga menyatakan bahwa pelaku industri diperkirakan tetap dapat menjalankan kegiatan ekspor secara normal.
Meski demikian, pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap berbagai risiko sebelum menentukan besaran campuran biodiesel yang akan diterapkan tahun depan.
Penyaluran Biodiesel Capai 13,84 Juta Kiloliter hingga November 2026
Kementerian ESDM mencatat realisasi penyaluran biodiesel domestik hingga November 2026 telah mencapai 13,84 juta kiloliter.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 83 persen dari total alokasi biodiesel nasional sebesar 16,75 juta kiloliter.
Capaian penyaluran tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan mandatori biodiesel untuk tahun berikutnya.
Eniya menjelaskan bahwa setiap peningkatan campuran biodiesel, mulai dari B35, B40, hingga rencana B50, harus melalui kajian yang komprehensif.
"Pengalaman dari transisi kebijakan sebelumnya menjadi acuan penting agar kebijakan energi tidak mengganggu pasokan pangan maupun kestabilan ekspor," katanya.
Pemerintah menggunakan pengalaman penerapan mandatori biodiesel sebelumnya untuk mengantisipasi risiko yang dapat memengaruhi sektor energi dan industri sawit.
Biodiesel B50 Disiapkan untuk Mengurangi Impor Bahan Bakar Fosil
Penerapan B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil.
B50 merupakan campuran bahan bakar yang mengandung 50 persen biodiesel dan 50 persen solar.
Eniya menyebutkan penggunaan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai komponen biodiesel dapat membantu mengurangi tekanan terhadap subsidi energi pemerintah.
Manfaat tersebut menjadi perhatian terutama ketika harga energi global mengalami fluktuasi.
Dengan meningkatkan penggunaan bahan bakar berbasis minyak sawit, pemerintah berupaya memperkuat pemanfaatan sumber energi domestik.
Namun, penerapan kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan kebutuhan industri dan ketersediaan bahan baku dalam jangka panjang.
Produktivitas Sawit Jadi Perhatian dalam Penerapan B50
Selain mengevaluasi kesiapan industri biodiesel, pemerintah juga mencermati produktivitas perkebunan sawit sebagai sumber bahan baku utama.
Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah peningkatan produktivitas kebun melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Program tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat pasokan bahan baku dari sektor hulu untuk mendukung kebutuhan industri sawit dan energi.
Eniya menegaskan bahwa ketersediaan bahan baku tetap menjadi faktor penting dalam menentukan kelanjutan kebijakan B50.
Pemerintah juga perlu memastikan peningkatan kebutuhan biodiesel tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan maupun kegiatan ekspor.
Karena itu, pembahasan pada pekan depan akan menjadi bagian dari proses evaluasi sebelum pemerintah menetapkan kebijakan mandatori biodiesel untuk 2027.
Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan keputusan final mengenai penerapan B50 pada tahun depan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
