HOME  ⁄  Ekonomi

Industri di Timur Indonesia Tumbuh Pesat, Kemenperin Catat Nilai Pengolahan Melonjak Jadi Rp149,41 Triliun

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Industri di Timur Indonesia Tumbuh Pesat, Kemenperin Catat Nilai Pengolahan Melonjak Jadi Rp149,41 Triliun
Foto: Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji (sumber: Kemenperin)

Pantau - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat perkembangan industri di kawasan timur Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang 2021–2025, dengan nilai industri pengolahan meningkat lebih dari dua kali lipat dari Rp64,61 triliun menjadi Rp149,41 triliun.

Pertumbuhan tersebut terjadi di kawasan Sub Wilayah Timur II yang mencakup empat provinsi, yakni Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat.

Dalam kurun waktu lima tahun, nilai industri pengolahan di kawasan tersebut bertambah sebesar Rp84,80 triliun, seiring berkembangnya kegiatan hilirisasi mineral dan pengolahan sumber daya alam.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan industri nasional tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau bertambahnya jumlah industri yang beroperasi.

Menurut Sarmuji, pembangunan industri juga harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memperkuat pelaku usaha lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maluku Utara Catat Pertumbuhan Industri 62,64 Persen

Salah satu pertumbuhan industri paling menonjol terjadi di Maluku Utara yang mencatat kenaikan industri pengolahan sebesar 62,64 persen pada 2025.

Capaian tersebut menempatkan Maluku Utara pada peringkat kedua nasional dalam pertumbuhan industri pengolahan, setelah Nusa Tenggara Barat.

Secara keseluruhan, industri manufaktur di kawasan Sub Wilayah Timur II mencatat pertumbuhan riil rata-rata sebesar 18,21 persen per tahun.

Angka tersebut jauh melampaui rata-rata pertumbuhan industri manufaktur nasional yang tercatat sebesar 5,17 persen.

Selain Maluku Utara, Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan industri sebesar 14,91 persen dan menempati peringkat kelima nasional.

Sulawesi Utara menyusul dengan pertumbuhan sebesar 9,97 persen dan berada pada peringkat kesembilan nasional.

Sementara itu, Papua Barat mencatat pertumbuhan industri sebesar 9,04 persen sehingga menempati peringkat ke-11 secara nasional.

Pertumbuhan industri di keempat provinsi tersebut terutama didorong oleh pengembangan hilirisasi mineral serta kegiatan pengolahan sumber daya alam yang tersedia di masing-masing daerah.

Melalui hilirisasi, sumber daya alam tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Kontribusi Industri terhadap Manufaktur Nasional Masih Terbatas

Meski mencatat pertumbuhan tinggi, Kemenperin menilai kontribusi industri pengolahan di empat provinsi kawasan Sub Wilayah Timur II terhadap sektor manufaktur nasional masih perlu ditingkatkan.

Pada 2025, Maluku Utara memberikan kontribusi terbesar di antara keempat provinsi tersebut, yakni sebesar 1,01 persen terhadap manufaktur nasional.

Papua Barat berada di posisi berikutnya dengan kontribusi sebesar 0,59 persen, disusul Sulawesi Utara sebesar 0,41 persen dan Sulawesi Tenggara sebesar 0,38 persen.

Kemenperin juga mencatat bahwa aktivitas industri di kawasan timur Indonesia masih terkonsentrasi pada sejumlah wilayah yang menjadi pusat pengolahan sumber daya alam.

Di Maluku Utara, kegiatan industri terutama terpusat di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan yang menjadi kawasan penting pengembangan industri berbasis mineral.

Sementara itu, salah satu pusat industri di Papua Barat berada di Teluk Bintuni, sedangkan kegiatan industri di Sulawesi Tenggara antara lain terkonsentrasi di Konawe.

Berbeda dengan provinsi lainnya, Sulawesi Utara memiliki struktur industri yang relatif lebih beragam karena ditopang oleh pengolahan komoditas pertanian dan perikanan.

Kota Bitung menjadi salah satu pusat kegiatan industri pengolahan di Sulawesi Utara, khususnya untuk komoditas agro dan hasil perikanan.

Kemenperin Dorong Industri Desa dan Keterlibatan Pelaku Usaha Lokal

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, menekankan pentingnya pembangunan industri di kawasan timur yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi.

Menurut Tri, pengembangan industri harus mampu memperluas penciptaan nilai tambah di daerah sekaligus melibatkan lebih banyak pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok industri.

"Pengembangan industri di wilayah timur perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kegiatan produksi, tetapi juga pada perluasan nilai tambah di daerah. Potensi sumber daya alam, penguatan industri pengolahan, serta keterlibatan IKM, UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan pemasok lokal perlu saling terhubung agar manfaat industrialisasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," ujar Tri.

Salah satu strategi yang didorong Kemenperin adalah menjadikan desa sebagai bagian dari ekosistem industri dengan memanfaatkan potensi komoditas unggulan masing-masing wilayah.

Kemenperin mencontohkan komoditas kelapa yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, mulai dari produk pangan, minyak kelapa, kerajinan berbahan sabut, hingga produk olahan tempurung kelapa.

Pengembangan industri berbasis desa juga dapat dilakukan melalui pembagian spesialisasi produksi antardesa agar setiap wilayah menghasilkan produk yang saling melengkapi.

Pola tersebut diharapkan mampu membentuk klaster produksi terintegrasi yang menghubungkan produsen bahan baku, industri pengolahan, dan pelaku usaha lokal.

Dengan demikian, manfaat pertumbuhan industri diharapkan tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan industri besar, tetapi juga menjangkau masyarakat di tingkat desa.

Kemitraan IKM dan Industri Besar Catat Pesanan Rp110,45 Miliar

Selain mendorong pengembangan industri berbasis desa, Kemenperin memperkuat kemitraan antara industri kecil dan menengah (IKM) dengan perusahaan industri berskala besar.

Salah satu program yang telah berjalan adalah kerja sama Kemenperin dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam membangun jaringan kemitraan industri.

Melalui program tersebut, telah terbentuk 36 kemitraan yang melibatkan 32 IKM komponen otomotif dan 16 perusahaan pemasok tingkat pertama atau tier-1.

Perusahaan tier-1 merupakan perusahaan yang memasok komponen secara langsung kepada produsen utama dalam rantai pasok industri.

Program kemitraan tersebut mencatat realisasi nilai pesanan pembelian atau purchase order sebesar Rp110,45 miliar hingga Juni 2024.

Nilai tersebut mencapai 105 persen dari target awal sebesar Rp105,19 miliar sehingga berhasil melampaui sasaran yang telah ditetapkan.

Dari total 32 IKM yang mengikuti program, sebanyak 29 IKM telah berhasil memperoleh pesanan dari perusahaan mitra.

Capaian tersebut menjadi salah satu contoh penguatan keterlibatan industri kecil dalam rantai pasok perusahaan besar sekaligus membuka peluang peningkatan kapasitas produksi dan akses pasar.

Kemenperin menilai pola kemitraan serupa dapat menjadi bagian dari strategi memperluas manfaat industrialisasi bagi pelaku usaha di berbagai daerah.

Ke depan, pengembangan industri di kawasan timur Indonesia diarahkan untuk memperkuat hilirisasi, memperluas pusat pertumbuhan industri, dan meningkatkan nilai tambah produk di daerah.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan IKM, UMKM, koperasi, petani, nelayan, serta pemasok lokal agar pertumbuhan industri dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Penulis :
Arian Mesa
FLOII 2026