Pantau - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan sebanyak 1,9 juta wajib pajak terindikasi menghapus bukti potong pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025.
Penghapusan bukti potong tersebut diduga dilakukan untuk mengubah status pelaporan SPT Tahunan yang semula kurang bayar atau lebih bayar menjadi nihil.
Temuan itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dalam kegiatan taklimat media yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, Kamis.
"Kalau secara total, terindikasi ada 1,9 juta wajib pajak yang menghapus bukti potong," kata Bimo dalam keterangannya kepada media.
DJP kini menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengirimkan surat elektronik atau email pengingat kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu agar melakukan pembetulan SPT Tahunan secara mandiri.
DJP Identifikasi 3,7 Juta Bukti Potong yang Terindikasi Dihapus
Berdasarkan hasil pemeriksaan data perpajakan melalui sistem Coretax, DJP mengidentifikasi sebanyak 475.698 wajib pajak sebagai sasaran tindak lanjut atas indikasi penghapusan bukti pemotongan pajak.
Dari kelompok tersebut, jumlah bukti potong yang terindikasi dihapus mencapai sekitar 3.722.959 dokumen dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025.
Meski menemukan jutaan bukti potong yang terindikasi dihapus, DJP tidak langsung mengirimkan pemberitahuan kepada seluruh wajib pajak yang masuk dalam hasil identifikasi.
Otoritas pajak menetapkan batas nilai PPh paling sedikit Rp100.000 sebagai salah satu kriteria pengiriman pesan pengingat kepada wajib pajak.
Berdasarkan pengelompokan nilai pajak, sebanyak 312.546 wajib pajak tercatat menghapus bukti potong dengan nilai PPh antara Rp100.000 hingga Rp1 juta.
Sementara itu, sebanyak 26.760 wajib pajak masuk dalam kelompok penghapusan bukti potong dengan nilai PPh antara Rp10 juta hingga Rp100 juta.
Kelompok tersebut memiliki total nilai pemotongan pajak yang terindikasi dihapus mencapai sekitar Rp720 miliar.
DJP juga menemukan 71 wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong dengan nilai pemotongan pajak lebih dari Rp1 miliar.
Besarnya jumlah wajib pajak dan nilai bukti potong yang terindikasi dihapus menjadi perhatian DJP dalam meningkatkan ketepatan dan kualitas pelaporan pajak melalui sistem Coretax.
DJP Kirim Email Pengingat untuk Pembetulan SPT Tahunan
Sebagai tindak lanjut, DJP mulai mengirimkan email pengingat kepada wajib pajak yang teridentifikasi menghapus bukti potong agar memeriksa kembali laporan perpajakannya.
Melalui pemberitahuan tersebut, wajib pajak didorong melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 secara mandiri apabila ditemukan ketidaksesuaian data.
Bimo menjelaskan bahwa DJP menggunakan pendekatan behavioral insight atau pendekatan berbasis pemahaman perilaku dalam menyampaikan pesan kepada wajib pajak.
Pendekatan tersebut diterapkan untuk mendorong kepatuhan sukarela dengan mempertimbangkan perilaku wajib pajak tanpa langsung mengedepankan ancaman sanksi.
"Tujuannya memperbaiki mutu kepatuhan, memperbaiki kepatuhan sukarela, dengan memahami perilaku wajib pajak," jelas Bimo.
Melalui strategi tersebut, DJP memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki pelaporan SPT Tahunan sebelum dilakukan langkah pengawasan lebih lanjut.
Pendekatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar berdasarkan data yang tersedia dalam sistem administrasi perpajakan.
Empat Kriteria Wajib Pajak yang Menerima Email DJP
DJP menegaskan bahwa pengiriman email pengingat tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan.
Kriteria pertama adalah bukti pemotongan pajak yang terindikasi dihapus harus berstatus valid dan telah dilaporkan oleh pihak penerbit bukti potong.
Kriteria kedua adalah bukti pemotongan yang dihapus merupakan bukti potong atas pajak penghasilan yang bersifat nonfinal.
Kriteria ketiga adalah total nilai PPh dari seluruh bukti potong yang dihapus oleh wajib pajak mencapai paling sedikit Rp100.000.
Adapun kriteria keempat adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam bukti pemotongan harus sesuai dengan NPWP pada SPT Tahunan yang dilaporkan.
Penerapan keempat kriteria tersebut bertujuan memastikan bahwa pemberitahuan dikirimkan kepada wajib pajak yang memiliki indikasi penghapusan bukti potong berdasarkan data perpajakan yang telah tervalidasi.
Dengan demikian, wajib pajak yang menerima pengingat dapat memeriksa kembali kesesuaian data bukti potong dengan informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan.
DJP berharap langkah tersebut dapat memperbaiki kualitas pelaporan pajak sekaligus mengurangi ketidaksesuaian data yang berpotensi memengaruhi penghitungan kewajiban PPh.
Pengiriman pengingat dan kesempatan melakukan pembetulan secara mandiri menjadi bagian dari upaya DJP memperkuat kepatuhan sukarela serta meningkatkan akurasi administrasi perpajakan melalui Coretax.
- Penulis :
- Leon Weldrick
