Pantau - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas pekerja konstruksi, penjualan bahan bangunan, dan kegiatan usaha masyarakat.
Maruarar menjelaskan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
"Bedah Rumah itu sangat menggerakkan ekonomi karena ada tukang bangunan, ada bahan-bahan bangunan yang bergerak, toko-toko bangunan yang hidup di daerah," ujar Maruarar.
Menurutnya, kegiatan renovasi rumah dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja dan material konstruksi sehingga turut mendukung aktivitas usaha di tingkat lokal.
Target Bedah Rumah Naik Sepuluh Kali Lipat Menjadi 450 Ribu Unit
Maruarar mengungkapkan bahwa pemerintah meningkatkan target Program Bedah Rumah secara signifikan pada 2026.
Jumlah rumah yang menjadi sasaran program tersebut naik dari 45 ribu unit pada 2025 menjadi 450 ribu unit pada 2026.
Dengan demikian, target pelaksanaan BSPS meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian PKP memperluas bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Maruarar menjelaskan bahwa sektor perumahan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
"Bapak Presiden sangat meyakini sektor perumahan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi," katanya.
Menurut Maruarar, peningkatan kegiatan pembangunan dan renovasi rumah dapat mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan pekerja serta pelaku usaha bahan bangunan.
Program BSPS menjadi salah satu program unggulan Kementerian PKP yang terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Program BSPS Diperluas di Enam Provinsi
Kementerian PKP juga menyiapkan peningkatan pelaksanaan Program Bedah Rumah secara signifikan di enam provinsi.
Enam daerah tersebut meliputi Gorontalo, Riau, Sulawesi Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bengkulu.
Maruarar menyampaikan bahwa program tersebut mendapat perhatian masyarakat karena memberikan bantuan untuk memperbaiki kondisi rumah yang belum memenuhi standar kelayakan.
Melalui BSPS, pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat meningkatkan kualitas rumah secara swadaya.
Program tersebut diarahkan untuk membantu keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni memperoleh tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman.
Selain memberikan manfaat bagi penerima bantuan, kegiatan perbaikan rumah juga melibatkan tenaga kerja serta penyedia bahan bangunan di daerah.
Dengan demikian, pelaksanaan BSPS diharapkan memberikan manfaat pada sektor perumahan sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat setempat.
Bedah Rumah Jadi Strategi Pemerintah Capai Program 3 Juta Rumah
Program Bedah Rumah merupakan salah satu strategi Kementerian PKP dalam mendukung pencapaian target Program 3 Juta Rumah.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menjelaskan bahwa pencapaian target perumahan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan rumah baru.
Menurutnya, renovasi dan peningkatan kualitas hunian yang telah ditempati masyarakat juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan rumah layak huni.
Program BSPS diarahkan untuk meningkatkan kualitas bangunan rumah yang sebelumnya berada dalam kondisi tidak layak.
Fitrah menyampaikan bahwa ketersediaan hunian layak diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.
Selain itu, kondisi rumah yang lebih baik diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani kehidupan yang lebih sehat bersama keluarga.
Pemerintah Dorong Renovasi Rumah untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Kementerian PKP menempatkan peningkatan kualitas rumah sebagai bagian dari kebijakan pembangunan perumahan nasional.
Melalui Program BSPS, masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh dukungan untuk memperbaiki kondisi hunian sesuai kebutuhan.
Pemerintah juga memandang sektor perumahan sebagai salah satu penggerak aktivitas ekonomi karena melibatkan berbagai bidang usaha dan tenaga kerja.
Peningkatan target menjadi 450 ribu unit pada 2026 diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus meningkatkan kegiatan renovasi rumah di berbagai daerah.
Dengan perluasan program di enam provinsi dan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendorong perekonomian daerah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
