HOME  ⁄  Nasional

Sahroni Dukung Program Poliran Kapolri untuk Tekan Pengangguran dan Kriminalitas, Minta Diperluas ke Seluruh Daerah

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Sahroni Dukung Program Poliran Kapolri untuk Tekan Pengangguran dan Kriminalitas, Minta Diperluas ke Seluruh Daerah
Foto: (Sumber :Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat memberi keterangan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (28/10/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.)

Pantau - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang diluncurkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai upaya mengurangi pengangguran sekaligus menekan potensi kriminalitas akibat tekanan ekonomi masyarakat.

Sahroni menilai program tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh pekerjaan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dukungan tersebut disampaikan Sahroni melalui keterangan resminya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

"Komisi III mengapresiasi dan mendukung Pak Kapolri dengan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) ini. Karena seperti kita tahu, biasanya kejahatan terjadi karena seseorang kepepet ekonomi, tidak punya pekerjaan, jadi mereka melakukan hal-hal yang melanggar hukum untuk mencari uang," kata Sahroni.

Menurutnya, upaya pencegahan kriminalitas perlu memperhatikan persoalan sosial dan ekonomi yang dapat menjadi faktor pendorong seseorang melakukan tindak pidana.

Program Poliran Diluncurkan untuk Bantu Masyarakat Mendapatkan Pekerjaan

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meluncurkan program Poliran bersama kegiatan uji kompetensi satuan pengamanan atau satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Jawa Barat.

Program tersebut menjadi salah satu langkah kepolisian dalam membantu penanggulangan pengangguran, khususnya di Jawa Barat yang memiliki tingkat pengangguran di atas angka nasional.

Melalui program Poliran, kepolisian berupaya mendukung peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sahroni menilai semakin banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan, semakin besar pula peluang untuk mengurangi tekanan ekonomi yang dapat berkaitan dengan munculnya tindak kriminal.

"Dengan program ini diharapkan akan makin banyak yang punya pekerjaan sehingga tekanan ekonomi berkurang dan angka kriminal diharapkan bisa berkurang. Nantinya Komisi III juga akan meminta update dari Pak Kapolri secara berkala terkait progres program Poliran ini agar betul-betul memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Komisi III DPR RI berencana meminta laporan perkembangan program tersebut secara berkala kepada Kapolri.

Langkah pengawasan itu dilakukan untuk memastikan program Poliran berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sahroni Minta Poliran Tidak Berhenti sebagai Kegiatan Seremonial

Sahroni mengingatkan agar pelaksanaan program Poliran tidak hanya menjadi kegiatan yang ramai saat peluncuran, tetapi harus dijalankan secara berkelanjutan.

Ia meminta kepolisian memastikan adanya tahapan yang jelas mulai dari identifikasi kebutuhan tenaga kerja hingga penempatan peserta dalam dunia kerja.

Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan yang diselenggarakan, tetapi juga dari kesempatan kerja yang benar-benar diperoleh masyarakat.

"Karena program ini sangat bagus, jadi jangan hanya ramai saat diluncurkan, tetapi benar-benar dikawal prosesnya. Perlu ada pemetaan kebutuhan tenaga kerja, pelatihan, sertifikasi, sampai akses penempatan kerja yang jelas," ujarnya.

Sahroni menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan tenaga kerja agar pelatihan yang diberikan sesuai dengan peluang pekerjaan yang tersedia.

Selain pelatihan, sertifikasi kompetensi dan akses penempatan kerja juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program.

Dengan tahapan tersebut, program Poliran diharapkan tidak berhenti pada pemberian keterampilan, tetapi juga membantu peserta memasuki dunia kerja.

Komisi III DPR Dorong Poliran Diperluas ke Daerah Lain

Selain meminta keberlanjutan program, Sahroni mendorong kepolisian memperluas pelaksanaan Poliran ke berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, persoalan pengangguran tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tetapi juga di wilayah lain yang membutuhkan dukungan peningkatan kesempatan kerja.

Perluasan program dinilai dapat membantu lebih banyak masyarakat memperoleh akses pelatihan, sertifikasi, dan peluang pekerjaan.

"Saya juga berharap program ini bisa diperluas ke daerah lain, karena persoalan pengangguran bukan hanya terjadi di Jawa Barat. Semakin banyak masyarakat yang punya kesempatan bekerja, semakin kuat pula fondasi sosial dan keamanan kita," kata Sahroni menambahkan.

Sahroni berharap program Poliran dapat menjadi langkah berkelanjutan yang menghubungkan penanganan persoalan pengangguran dengan upaya menjaga keamanan masyarakat.

Komisi III DPR RI akan memantau perkembangan pelaksanaannya melalui laporan berkala dari Kapolri untuk memastikan program tersebut memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026