Pantau - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jawa Barat, memastikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Cirebon menyiapkan program pembiayaan berbunga rendah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk perempuan prasejahtera, yang ditargetkan terealisasi pada 2027.
Program tersebut akan menyediakan pinjaman modal usaha hingga Rp15 juta melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dengan skema subsidi yang berpotensi menurunkan bunga pembiayaan dari 24 persen menjadi delapan persen per tahun.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan pembiayaan tersebut diprioritaskan bagi perempuan prasejahtera yang membutuhkan tambahan modal untuk memulai maupun mengembangkan usaha produktif.
"Untuk ibu-ibu prasejahtera yang ingin usaha, misalnya berjualan keripik, membuat kerupuk atau membuka warung, yang membutuhkan modal sampai Rp15 juta, akan ada subsidi," kata Agus dalam keterangannya di Cirebon, Sabtu.
Subsidi yang disiapkan pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat meringankan beban bunga pinjaman sekaligus memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses layanan keuangan formal.
OJK Cirebon Siapkan Subsidi Bunga dan Perluas Pembiayaan UMKM
Agus menjelaskan bahwa skema pembiayaan melalui PNM tersebut dirancang untuk membantu perempuan prasejahtera menjalankan berbagai kegiatan usaha berskala kecil, mulai dari produksi makanan ringan hingga membuka warung.
Melalui subsidi yang sedang direncanakan, bunga pinjaman yang sebelumnya berada di kisaran 24 persen berpotensi turun menjadi delapan persen per tahun sehingga biaya pembiayaan menjadi lebih terjangkau.
OJK Cirebon menargetkan program tersebut dapat direalisasikan pada 2027 sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses permodalan.
Selain menyiapkan pembiayaan khusus perempuan prasejahtera, TPAKD Kabupaten Cirebon menjalankan Program Tim Pembiayaan Melawan Rentenir (TPKM) dengan dukungan Bank BJB dan Bank Cirebon Jabar.
Program TPKM menyediakan alternatif pembiayaan berbunga rendah bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari lembaga pembiayaan informal.
Perluasan akses permodalan juga dilakukan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh sejumlah perbankan, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank BJB, serta fasilitas pembiayaan yang disediakan PNM.
Dengan berbagai pilihan pembiayaan tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat memperoleh modal dari lembaga keuangan formal dengan biaya yang lebih terjangkau.
Petani Garam di Cirebon Juga Disasar agar Tidak Bergantung pada Rentenir
TPAKD Kabupaten Cirebon turut menjajaki perluasan akses pembiayaan formal bagi petani garam di Kecamatan Suranenggala dan Kertasari.
Langkah tersebut dilakukan untuk membantu petani memperoleh modal produksi tanpa harus mengandalkan pinjaman rentenir yang berpotensi menambah beban keuangan.
"Kami berusaha untuk mengenalkan para petani tambak garam agar tidak mengakses rentenir, tetapi mengakses modal-modal yang produktif yang formal," kata Agus.
Melalui pendekatan tersebut, OJK Cirebon berupaya memperkenalkan berbagai fasilitas pembiayaan resmi yang dapat dimanfaatkan petani untuk mendukung keberlangsungan kegiatan produksi.
Perluasan pembiayaan bagi sektor pertanian dan usaha kecil juga menjadi bagian dari penguatan program TPAKD agar akses layanan keuangan tidak hanya terpusat pada kelompok usaha tertentu.
Bank Indonesia Usulkan Sistem Penilaian KUR dan Pembiayaan Syariah
Sementara itu, perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon, Himawan Putranto, mengusulkan penerapan sistem penilaian atau scoring untuk menentukan calon penerima KUR berdasarkan kelayakan usaha.
Sistem tersebut diusulkan agar penyaluran pembiayaan dapat mempertimbangkan kondisi usaha dan kemampuan calon penerima dalam menjalankan kegiatan produktif.
Bank Indonesia Cirebon juga mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha sebagai bagian dari penguatan program TPAKD Kabupaten Cirebon.
Selain sertifikasi halal, sejumlah usulan lainnya meliputi pengembangan akses pembiayaan syariah dan pemanfaatan wakaf produktif untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah turut menjadi perhatian Bank Indonesia Cirebon dalam mendukung pelaksanaan program TPAKD.
Berbagai usulan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja TPAKD Kabupaten Cirebon pada 2027.
Bupati Cirebon Minta Program TPAKD 2027 Sesuai Kebutuhan Masyarakat
Bupati Cirebon, Imron, meminta seluruh anggota TPAKD melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program hingga triwulan ketiga 2026.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengukur perkembangan program yang telah berjalan sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana kegiatan pada tahun berikutnya.
Imron menekankan bahwa seluruh usulan kegiatan TPAKD pada 2027 harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Cirebon.
"Perluas cakupan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, nelayan, pelajar dan masyarakat di wilayah pedesaan," kata Imron.
Menurut arahan tersebut, perluasan akses layanan keuangan tidak hanya ditujukan bagi pelaku usaha, tetapi juga kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan dan layanan keuangan formal.
Melalui rencana subsidi bunga, penguatan pembiayaan UMKM, perluasan KUR, serta pengembangan akses permodalan bagi petani garam, TPAKD Kabupaten Cirebon diarahkan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan keuangan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.
- Penulis :
- Arian Mesa
