HOME  ⁄  Ekonomi

PPIT Dorong Kerja Sama RI-China di Sektor Ekonomi, Pendidikan dan Budaya melalui Diplomasi Daerah

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

PPIT Dorong Kerja Sama RI-China di Sektor Ekonomi, Pendidikan dan Budaya melalui Diplomasi Daerah
Foto: Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (PPIT) Al Busyra Basnur memberikan sambutan dalam China-Indonesia Think Tank Forum 2026 di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Pantau - Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok (PPIT) menilai kerja sama antardaerah memiliki potensi besar untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan China, terutama melalui pengembangan sektor ekonomi, pendidikan, serta sosial budaya.

Ketua Umum PPIT Al Busyra Basnur mengatakan diplomasi antardaerah dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara pemerintah daerah kedua negara.

"Ada beberapa sektor potensial yang dapat dikembangkan melalui kerja sama antardaerah di Indonesia dan Tiongkok di antaranya ekonomi, pendidikan serta sosial budaya," kata Al Busyra saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, penguatan hubungan kedua negara tidak hanya dapat dilakukan melalui diplomasi pemerintah pusat, tetapi juga melalui keterlibatan pemerintah daerah.

Perdagangan dan Investasi Jadi Sektor Potensial

Al Busyra menjelaskan bahwa sektor ekonomi menjadi salah satu bidang utama yang dapat dikembangkan melalui kerja sama antardaerah Indonesia dan China.

Peluang tersebut terutama mencakup penguatan hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara.

Selain sektor ekonomi, kerja sama antarlembaga pendidikan juga dinilai memiliki potensi untuk mempererat hubungan bilateral.

Ia menyebut pertukaran delegasi seni dan budaya dapat menjadi sarana memperkuat hubungan masyarakat Indonesia dan China.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah berpeluang membangun hubungan internasional yang mencakup berbagai bidang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.

Forum Kerja Sama Daerah Digelar di Yogyakarta

Al Busyra mengungkapkan bahwa dirinya menghadiri forum kerja sama pemerintah daerah Indonesia-China yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Juli 2026.

Forum tersebut mempertemukan sejumlah kepala daerah dari kedua negara, mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati.

Menurutnya, keterlibatan kepala daerah menunjukkan bahwa diplomasi internasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Ini menunjukkan bahwa kerja sama internasional tidak hanya bergantung pada hubungan pemerintah pusat di Jakarta dan Beijing. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam membangun hubungan internasional," katanya.

Al Busyra juga mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali menghadiri forum kerja sama serupa di sejumlah wilayah China.

Beberapa wilayah yang pernah menjadi lokasi kegiatan tersebut antara lain Shanxi, Jiangsu, dan Yunnan.

Pengalaman mengikuti berbagai forum tersebut menjadi salah satu dasar penilaiannya mengenai pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memperkuat hubungan kedua negara.

PPIT Jalankan Program Pertukaran Pemuda dengan Shanxi

Selain mengikuti forum diplomasi antardaerah, PPIT juga mengembangkan kegiatan yang mempertemukan masyarakat Indonesia dan China.

Al Busyra menyampaikan bahwa PPIT baru saja menyelesaikan program pertukaran pemuda bertajuk Youth Exchange Program bersama Pemerintah Provinsi Shanxi.

Program tersebut merupakan salah satu bentuk kerja sama yang melibatkan generasi muda dalam memperkuat hubungan masyarakat kedua negara.

Al Busyra yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Ethiopia periode 2019–2025 menilai pemerintah daerah Indonesia dapat mempelajari pendekatan China dalam membangun kerja sama internasional.

Menurutnya, pemerintah daerah di China aktif mengembangkan hubungan internasional melalui program-program yang terarah.

Kemampuan Bahasa Asing Masih Jadi Tantangan

Al Busyra mengidentifikasi sejumlah kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah Indonesia dalam mengembangkan kerja sama internasional.

Salah satu tantangan tersebut berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama kemampuan bahasa asing.

Selain itu, pengetahuan pejabat daerah dalam membangun jejaring internasional atau international networking juga dinilai masih perlu ditingkatkan.

Keterbatasan tersebut dapat menjadi hambatan bagi pemerintah daerah dalam memperluas hubungan dan menjalin kemitraan dengan pihak luar negeri.

PPIT menyatakan kesiapannya untuk membantu mengatasi kendala tersebut melalui kegiatan yang mendukung penguatan hubungan masyarakat kedua negara.

"Tentunya, kami akan membantu mengatasi kendala tersebut. Pada prinsipnya program yang bertujuan untuk memperkuat hubungan people-to-people merupakan bagian dari kapasitas PPIT," katanya.

Melalui pengembangan kerja sama ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya, PPIT berharap diplomasi antardaerah dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan China.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026