
Pantau - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa mekanisme keanggotaan otomatis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tidak boleh menimbulkan kewajiban pembayaran iuran yang membebani pelaku usaha, khususnya industri kecil dan menengah (IKM), dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menyoroti rencana integrasi keanggotaan Kadin dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang memungkinkan pelaku usaha terdaftar sebagai anggota secara otomatis.
Sarmuji menekankan bahwa keanggotaan otomatis tersebut perlu dibedakan dari kewajiban membayar iuran organisasi agar tidak menambah beban biaya bagi pelaku usaha.
Selain persoalan keanggotaan, pemerintah mengusulkan penegasan bahwa hanya terdapat satu organisasi Kadin yang diakui secara resmi oleh pemerintah.
Pemerintah juga mengusulkan agar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin memperoleh persetujuan pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
"Pemerintah mengusulkan agar pengaturan mengenai Kadin tetap memberikan kepastian terkait kelembagaan dan kedudukannya sebagai wadah pelaku usaha. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa Kadin yang diakui Pemerintah hanya satu, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disetujui Pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden," kata Sarmuji dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Keanggotaan Otomatis Kadin Tidak Boleh Wajibkan IKM Membayar Iuran
Kementerian Perindustrian memberikan perhatian khusus terhadap ketentuan keanggotaan otomatis dalam RUU Kadin yang sedang dibahas pemerintah dan DPR.
Mekanisme tersebut berkaitan dengan rencana integrasi data keanggotaan Kadin melalui sistem Administrasi Hukum Umum.
Melalui mekanisme itu, pelaku usaha yang melakukan pendaftaran badan usaha atau mengurus perizinan dapat difasilitasi untuk menjadi anggota Kadin.
Namun, Sarmuji menegaskan bahwa proses keanggotaan otomatis tidak boleh langsung menimbulkan kewajiban pembayaran iuran.
Penegasan tersebut terutama ditujukan untuk melindungi pelaku industri kecil dan menengah dari tambahan beban biaya.
Pemerintah menginginkan pengaturan keanggotaan Kadin tetap memberikan manfaat bagi pelaku usaha tanpa menghambat kegiatan bisnis mereka.
Fasilitasi keanggotaan juga diharapkan memperjelas peran Kadin dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Usulkan Hanya Satu Kadin yang Diakui Negara
Selain mengatur mekanisme keanggotaan, pemerintah mengusulkan penguatan kepastian hukum mengenai kedudukan Kadin sebagai organisasi pelaku usaha.
Sarmuji menyampaikan bahwa RUU Kadin perlu menegaskan keberadaan satu Kadin yang memperoleh pengakuan resmi pemerintah.
Ketentuan tersebut juga mencakup persetujuan pemerintah terhadap AD/ART organisasi yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
RUU Kadin disiapkan untuk mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
Rancangan undang-undang tersebut terdiri atas 13 bab dan 43 pasal yang mengatur kelembagaan, fungsi, tugas, serta kewenangan Kadin.
Dalam rancangan tersebut, Kadin ditegaskan sebagai satu wadah mandiri bagi seluruh pelaku usaha.
Keanggotaannya mencakup pelaku usaha dari sektor usaha negara, koperasi, dan swasta, baik yang tergabung dalam asosiasi maupun yang tidak menjadi anggota asosiasi.
Pemerintah menilai pengaturan tersebut diperlukan untuk memperjelas kedudukan dan peran Kadin dalam mendukung perkembangan dunia usaha.
Pemerintah Ajukan Penyempurnaan 330 Butir DIM RUU Kadin
Sarmuji menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) melalui serangkaian pembahasan lintas kementerian dan lembaga.
Pembahasan tersebut dilakukan untuk mengkaji substansi RUU Kadin sekaligus mengidentifikasi ketentuan yang masih memerlukan penyempurnaan.
"Pemerintah telah melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap RUU Kadin, baik dari sisi substansi maupun pengaturan pasal demi pasal. Pembahasan ini diperlukan agar ketentuan yang dirumuskan dapat memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan dunia usaha," ujarnya.
Dalam proses tersebut, pemerintah mengajukan penyempurnaan terhadap 330 butir DIM dari RUU usulan DPR.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 butir diusulkan tetap, 163 butir dihapus, dan 18 butir mengalami perubahan redaksional.
Selain itu, terdapat 11 butir yang diusulkan untuk direposisi, 17 butir diubah, serta 10 butir berupa penambahan substansi baru.
Salah satu pertimbangan penghapusan sejumlah ketentuan adalah agar pengaturan tata kelola internal Kadin ditempatkan dalam AD/ART organisasi.
Pengaturan internal tersebut meliputi keanggotaan, struktur organisasi, kepengurusan, mekanisme pengambilan keputusan, serta pengelolaan organisasi.
Pemerintah mengusulkan agar hal-hal tersebut tidak seluruhnya diatur secara terperinci dalam undang-undang.
Kadin Diusulkan Wajib Susun dan Tegakkan Kode Etik Anggota
Dalam pembahasan RUU Kadin, pemerintah juga mengajukan sejumlah substansi baru untuk memperkuat tata kelola organisasi.
Salah satu usulan tersebut adalah pemberian mandat kepada Kadin untuk menyusun, menetapkan, dan menegakkan kode etik bagi anggotanya.
Pemerintah juga mengusulkan perincian unsur keanggotaan Kadin yang terdiri atas pelaku usaha dan organisasi pelaku usaha.
Selain itu, terdapat usulan penambahan fungsi Kadin dalam membina hubungan antara pelaku usaha dan pekerja.
Fungsi tersebut menjadi bagian dari upaya memperjelas peran organisasi dalam hubungan dunia usaha dan ketenagakerjaan.
Pemerintah juga mengusulkan fasilitasi keanggotaan Kadin bagi pelaku usaha yang melakukan pendaftaran badan usaha maupun pengurusan perizinan.
Ketentuan tersebut diharapkan dapat mendukung peran Kadin dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada dunia usaha.
Kemenperin Soroti Batas Kewenangan Kadin dalam Penerbitan Rekomendasi
Kementerian Perindustrian turut memberikan catatan mengenai batas kewenangan Kadin dalam menyediakan jasa layanan kepada pelaku usaha.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kewenangan penandasahan serta penerbitan surat keterangan dan rekomendasi.
Menurut Kemenperin, batas kewenangan tersebut perlu diperjelas karena sejumlah kementerian dan lembaga juga memiliki kewenangan menerbitkan dokumen sejenis.
Dokumen tersebut antara lain berupa pertimbangan teknis dan rekomendasi yang diterbitkan sesuai tugas masing-masing instansi.
Pemerintah menilai kejelasan kewenangan diperlukan agar pengaturan dalam RUU Kadin tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pelayanan kepada pelaku usaha.
Pembahasan RUU Kadin Berlangsung Sejak Oktober 2026
Pembahasan DIM pemerintah atas RUU Kadin telah dimulai sejak 2 Oktober 2026.
Proses pembahasan kemudian dilanjutkan pada 23 Oktober serta 27 hingga 29 Oktober 2026.
Pertemuan berikutnya berlangsung pada 2 hingga 4 November dan kembali dilaksanakan pada 11 hingga 12 November 2026.
Dalam pembahasan terakhir, pemerintah mendalami enam isu yang masih membutuhkan penyelesaian lebih lanjut.
Pemerintah juga melakukan finalisasi DIM sebagai bagian dari persiapan pembahasan RUU Kadin.
Sarmuji menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyesuaikan pengaturan Kadin dengan kebutuhan perkembangan dunia usaha.
Pemerintah tetap menempatkan perlindungan terhadap pelaku industri kecil dan menengah sebagai perhatian penting, terutama agar mekanisme keanggotaan otomatis tidak menimbulkan kewajiban biaya tambahan.
- Penulis :
- Aditya Yohan




