HOME  ⁄  Ekonomi

Pemkab Natuna Siapkan Pengangkatan 2.178 PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Anggaran Gaji Mulai Dihitung

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Pemkab Natuna Siapkan Pengangkatan 2.178 PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Anggaran Gaji Mulai Dihitung
Foto: Kepala BKPSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya saat menjadi saksi dalam prosesi pengangkatan pegawai Pemkab Natuna di Kantor Bupati Natuna pada 1 September 2026 (sumber: ANTARA/Muhamad Nurman)

Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,5 miliar setiap bulan untuk membayar gaji 2.178 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang kini berpeluang diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.

Pemkab Natuna mulai mempersiapkan kemungkinan perubahan status kepegawaian tersebut dengan melakukan pemetaan kebutuhan pegawai serta penghitungan kemampuan keuangan daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna, Muhammad Alim Sanjaya, menjelaskan bahwa ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut terdiri atas tenaga pendidik atau guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang tersebar di berbagai instansi pemerintah daerah.

Menurut Alim, jumlah PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Natuna sebelumnya mencapai sekitar 2.250 orang, tetapi berkurang menjadi 2.178 orang karena sejumlah pegawai mengundurkan diri, berhenti bekerja, atau memasuki usia pensiun.

"Awalnya jumlah PPPK Paruh Waktu sekitar 2.250 orang. Namun, seiring berjalan waktu, jumlah tersebut berkurang sebanyak 72 orang karena ada yang mengundurkan diri, berhenti, maupun memasuki usia purna tugas," ucapnya.

Pemkab Natuna Hitung Anggaran Pengangkatan PPPK Penuh Waktu

Alim mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah mengenai peluang perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemkab Natuna melalui instansi terkait bersama TAPD telah melakukan pemetaan kebutuhan pegawai sekaligus menghitung kemampuan anggaran daerah.

Penghitungan tersebut dilakukan untuk mengetahui besaran anggaran penggajian yang harus disiapkan apabila seluruh atau sebagian PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.

"Untuk kebutuhan anggaran apabila status mereka berubah menjadi PPPK Penuh Waktu, sudah dihitung TAPD. Namun, besaran anggaran yang dibutuhkan masih dalam pembahasan," katanya.

Hingga saat ini, pemerintah daerah belum menetapkan besaran anggaran final yang diperlukan untuk membiayai perubahan status kepegawaian tersebut.

Gaji PPPK Paruh Waktu Natuna Capai Rp7 Juta, Penuh Waktu Berdasarkan Golongan

Alim menjelaskan bahwa besaran gaji PPPK Penuh Waktu ditentukan berdasarkan golongan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penghitungan yang menjadi acuan BKPSDM Natuna, golongan PPPK Penuh Waktu berkisar dari golongan 1 hingga golongan 10 dengan besaran gaji yang berbeda.

Gaji terendah PPPK Penuh Waktu pada golongan 1 disebut mencapai Rp1.938.500 per bulan, sedangkan gaji tertinggi pada golongan 10 sebesar Rp3.444.200 per bulan.

Sementara itu, besaran gaji PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Natuna saat ini masih mengacu pada penghasilan yang diterima masing-masing pegawai ketika berstatus sebagai tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN).

Akibatnya, penghasilan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Natuna tidak sama antara satu pegawai dan pegawai lainnya, yakni berkisar antara Rp1 juta hingga Rp7 juta per bulan.

Perbedaan tersebut membuat sebagian PPPK Paruh Waktu saat ini menerima penghasilan lebih tinggi dibandingkan nominal gaji tertinggi PPPK Penuh Waktu berdasarkan golongan yang disampaikan BKPSDM Natuna.

"Jika nantinya seluruh PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu, besaran gaji tertinggi berdasarkan golongan tersebut mencapai Rp3.444.200 per bulan," ucapnya.

Meski demikian, besaran kebutuhan anggaran penggajian setelah perubahan status masih dalam pembahasan dan belum diputuskan oleh pemerintah daerah.

Guru PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Lebih Dulu

Selain melakukan penghitungan anggaran, Pemkab Natuna telah menerima arahan khusus dari pemerintah pusat terkait kemungkinan perubahan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu bagi tenaga guru.

Menindaklanjuti arahan tersebut, BKPSDM Kabupaten Natuna bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna berencana melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat dalam waktu dekat.

Koordinasi itu bertujuan membahas kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Natuna sekaligus merumuskan kebijakan perubahan status kepegawaian dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Alim menyebutkan bahwa Pemkab Natuna bersama sejumlah pemerintah daerah lainnya di wilayah Sumatera telah mendapatkan undangan untuk menghadiri pertemuan di Jakarta.

"Pemkab Natuna bersama beberapa daerah di Sumatera, diundang ke Jakarta untuk merumuskan kebijakan paruh waktu guru ke penuh waktu," katanya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari proses koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam mempersiapkan kemungkinan pengangkatan PPPK Paruh Waktu, khususnya pada formasi tenaga pendidik.

Tenaga Kesehatan dan Teknis Masih Menunggu Arahan Pemerintah Pusat

Sementara itu, untuk PPPK Paruh Waktu pada formasi selain guru, termasuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis, BKPSDM Natuna masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Pemkab Natuna berharap petunjuk lanjutan mengenai perubahan status kepegawaian pada formasi tersebut dapat segera diterbitkan agar pemerintah daerah memiliki dasar dalam melakukan persiapan berikutnya.

Dengan demikian, rencana pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu di Kabupaten Natuna masih berada pada tahap pembahasan, pemetaan kebutuhan pegawai, penghitungan kemampuan anggaran, serta koordinasi dengan pemerintah pusat.

Hingga informasi tersebut disampaikan, belum ada kepastian mengenai jadwal pelaksanaan pengangkatan seluruh 2.178 PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Natuna menjadi PPPK Penuh Waktu.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026