HOME  ⁄  Ekonomi

BPJPH Dorong Penguatan Ekosistem Halal di Daerah untuk Tingkatkan Daya Saing UMKM Kuliner

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

BPJPH Dorong Penguatan Ekosistem Halal di Daerah untuk Tingkatkan Daya Saing UMKM Kuliner
Foto: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menerima Anugerah Penggerak Nusantara 2026 kategori Penggerak Pelayanan Publik, di Jakarta, Kamis 12/11/2026 (sumber: BPJPH)

Pantau - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, mendorong penguatan ekosistem halal di daerah untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner.

Haikal menilai penguatan ekosistem halal menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan produk serta layanan halal.

"Penguatan ekosistem halal di daerah merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus meningkatkan daya saing produk dan layanan khususnya di sektor kuliner dan UMKM," kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Haikal, konsep halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan keagamaan, tetapi juga mencerminkan standar mutu produk yang mencakup kebersihan, kesehatan, transparansi, dan ketelusuran (traceability).

Penerapan standar tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk yang telah memperoleh sertifikat halal.

Haikal juga mengingatkan pelaku usaha agar terus menjaga kepercayaan konsumen melalui penerapan standar halal secara konsisten setelah menjalani proses sertifikasi yang diselenggarakan BPJPH.

BPJPH dan DPRD Padang Bahas Perda Percepatan Sertifikasi Halal

BPJPH terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas pelaksanaan sertifikasi halal, terutama bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor kuliner.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan BPJPH dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang pada awal pekan ini.

Pertemuan tersebut membahas kajian penyusunan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang "Percepatan Sertifikasi dan Penguatan Ekosistem Halal Menuju Padang Kota Gastronomi".

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan BPJPH dalam menghadirkan regulasi daerah yang mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Menurut Iskandar, penyusunan perda tersebut dilatarbelakangi kebutuhan untuk menyempurnakan regulasi yang telah berlaku terkait penyelenggaraan pangan di Kota Padang.

Ia menjelaskan bahwa Kota Padang sebelumnya telah memiliki peraturan daerah mengenai keamanan pangan yang lebih menitikberatkan pada aspek thayyib, seperti kebersihan, kesehatan, dan kelayakan pangan.

Namun, regulasi tersebut dinilai masih memerlukan penguatan pada aspek kehalalan produk melalui aturan yang lebih spesifik.

Penyusunan perda baru diharapkan dapat melengkapi regulasi yang sudah ada sekaligus memberikan dukungan lebih luas bagi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal.

Sertifikasi Halal Didorong Perkuat Padang sebagai Kota Gastronomi

Penguatan regulasi halal di Kota Padang juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri kuliner daerah sekaligus mendukung pengembangan kota tersebut sebagai destinasi gastronomi.

Melalui percepatan sertifikasi halal, produk kuliner lokal diharapkan memiliki jaminan kehalalan yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat identitas kuliner khas daerah.

Selain itu, keberadaan perda diharapkan mampu memperluas akses fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sehingga pengembangan usaha dapat berjalan seiring dengan peningkatan standar kualitas produk.

Iskandar menegaskan bahwa keberhasilan penguatan ekosistem halal membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan program sertifikasi menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan.

"Penguatan regulasi ini juga penting sebagai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas fasilitasi sertifikasi halal, termasuk memastikan program berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM," ujar Iskandar.

Ia berharap regulasi tersebut dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mempercepat sertifikasi halal sekaligus memperkuat pengembangan sektor kuliner Kota Padang.

Melalui koordinasi antara BPJPH dan DPRD Kota Padang, penguatan ekosistem halal diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas dukungan bagi UMKM, serta memperkuat daya saing kuliner daerah.

Upaya tersebut juga diharapkan mendukung terwujudnya Kota Padang sebagai destinasi gastronomi yang memiliki identitas khas dan didukung jaminan kehalalan produk.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026