HOME  ⁄  Nasional

Komnas HAM Desak Perubahan Kebijakan Perlindungan Lansia, Tekankan Hak dan Martabat Bukan Sekadar Bantuan Sosial

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Komnas HAM Desak Perubahan Kebijakan Perlindungan Lansia, Tekankan Hak dan Martabat Bukan Sekadar Bantuan Sosial
Foto: Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Baseline Study Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia bagi Lanjut Usia di Jakarta, Selasa 17/11/2026 (sumber: ANTARA/Devi Nindy)

Pantau - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong perubahan kebijakan perlindungan lanjut usia (lansia) di Indonesia agar kelompok tersebut tidak hanya dipandang sebagai penerima bantuan sosial, tetapi juga diakui sebagai pemegang hak asasi manusia yang memiliki martabat dan kedudukan setara dengan warga negara lainnya.

Dorongan tersebut disampaikan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam kegiatan Diskusi Publik dan Peluncuran Kajian Dasar Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia bagi Lanjut Usia di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Komnas HAM menilai perlindungan terhadap lansia perlu diarahkan pada pendekatan berbasis hak asasi manusia sehingga kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak dasar kelompok lanjut usia.

"Menjadi tua dengan bermartabat merupakan hak asasi manusia. Sebuah bangsa dapat dilihat dari bagaimana ia memperlakukan kelompok rentan," ujar Atnike Nova Sigiro.

Atnike menegaskan bahwa meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia harus diikuti dengan pengembangan kebijakan yang mampu menjamin kehidupan lansia secara aman, sejahtera, mandiri, dan bermartabat.

Menurut dia, peningkatan angka harapan hidup masyarakat tidak cukup hanya dipandang sebagai indikator keberhasilan pembangunan dari sisi demografi.

Peningkatan angka harapan hidup juga harus diimbangi dengan tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat yang memasuki usia lanjut tetap dapat menikmati hak-hak dasarnya.

Hak-hak tersebut mencakup akses terhadap pekerjaan, pelayanan publik, jaminan kesejahteraan sosial, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Jumlah Lansia Indonesia Diproyeksikan Lampaui 20 Persen pada 2050

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia berusia 60 tahun ke atas pada 2020 mencapai sekitar 26,78 juta jiwa.

Jumlah tersebut setara dengan 9,93 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia pada tahun yang sama.

Berdasarkan proyeksi tersebut, proporsi penduduk lanjut usia diperkirakan terus meningkat hingga melampaui 20 persen dari total penduduk Indonesia pada 2050.

Dengan demikian, lebih dari seperlima penduduk Indonesia diproyeksikan berada dalam kelompok usia lanjut pada pertengahan abad ini.

Atnike menilai perubahan struktur demografi tersebut menuntut pemerintah mempersiapkan sistem perlindungan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat lanjut usia.

Menurut Komnas HAM, peningkatan jumlah lansia harus diikuti dengan kebijakan yang menjamin akses terhadap pelayanan, kesempatan, dan perlindungan yang setara.

Salah satu perhatian utama adalah pencegahan penelantaran terhadap lansia, baik dalam lingkungan keluarga maupun kehidupan sosial yang lebih luas.

Selain penelantaran, pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang berpotensi dialami seseorang akibat pertambahan usia.

Komnas HAM mengingatkan bahwa tanpa kebijakan perlindungan yang memadai, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia berpotensi memperbesar kerentanan kelompok tersebut dalam memperoleh dan menikmati hak-hak dasarnya.

Komnas HAM Soroti Lemahnya Perlindungan Hak Lansia di Tingkat Internasional

Komnas HAM juga menyoroti tantangan perlindungan hak lanjut usia pada tingkat internasional, terutama berkaitan dengan belum tersedianya instrumen hak asasi manusia yang secara khusus dan mengikat mengatur hak-hak kelompok tersebut.

Ketiadaan instrumen internasional yang secara khusus mengikat dinilai menjadi tantangan dalam membangun sistem perlindungan hak lansia yang kuat dan memiliki ukuran pelaksanaan yang jelas.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga dinilai belum secara spesifik mengatur berbagai bentuk kerentanan yang dihadapi kelompok lanjut usia.

Sementara itu, sejumlah instrumen internasional yang telah tersedia untuk mendukung perlindungan lansia masih bertumpu pada prinsip hukum yang tidak mengikat dan bersifat sukarela.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Komnas HAM dalam mendorong penguatan kebijakan perlindungan lanjut usia di Indonesia.

Komnas HAM menilai diperlukan kebijakan yang lebih menyeluruh agar perlindungan lansia tidak hanya bergantung pada pemberian bantuan, tetapi juga menjamin pemenuhan hak secara berkelanjutan.

Komnas HAM Luncurkan Kajian untuk Perkuat Kebijakan Perlindungan Lansia

Sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan kebijakan, Komnas HAM menyusun dan meluncurkan Kajian Dasar Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia bagi Lanjut Usia.

Kajian tersebut disusun untuk memetakan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan penduduk lanjut usia di Indonesia.

Selain melakukan pemetaan, kajian tersebut bertujuan mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak lansia.

Hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan perbaikan kebijakan agar sistem perlindungan lansia semakin memperhatikan prinsip hak asasi manusia.

Komnas HAM juga berharap kajian tersebut dapat menjadi landasan dalam mendorong penyusunan kebijakan perlindungan lanjut usia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan yang inklusif diharapkan mampu memastikan lansia tetap memperoleh akses terhadap hak-hak dasar, kesempatan, serta perlindungan tanpa mengalami diskriminasi karena faktor usia.

Selain mendapatkan perlindungan, kelompok lanjut usia juga perlu diberikan ruang untuk tetap berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial sesuai kemampuan dan kebutuhannya.

Melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia, Komnas HAM mendorong agar lansia dipandang sebagai warga negara yang memiliki hak, martabat, dan kesempatan setara, bukan semata-mata kelompok yang membutuhkan bantuan sosial.

Perubahan pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan sosial yang memberikan rasa aman, kesejahteraan, kemandirian, serta penghormatan terhadap martabat penduduk lanjut usia.

Dengan proporsi penduduk lansia yang diproyeksikan melampaui 20 persen pada 2050, Komnas HAM menekankan pentingnya persiapan kebijakan sejak dini agar perubahan struktur demografi diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat lanjut usia.

Melalui peluncuran kajian dasar tersebut, Komnas HAM berupaya memperkuat perhatian terhadap hak-hak lansia sekaligus mendorong pemerintah mengembangkan sistem perlindungan yang lebih menyeluruh, berkelanjutan, dan berorientasi pada penghormatan martabat manusia.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026