HOME  ⁄  Ekonomi

Pemerintah Perkuat FOLU Net Sink 2030, Norwegia Siapkan Dukungan Rp100 Juta Dolar AS untuk Pengurangan Emisi

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Pemerintah Perkuat FOLU Net Sink 2030, Norwegia Siapkan Dukungan Rp100 Juta Dolar AS untuk Pengurangan Emisi
Foto: (Sumber :Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati memberikan pemaparan dalam sesi dialog di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Selasa (17/11/2026) (Antara/HO/Kementerian Kehutanan).)

Pantau - Pemerintah Indonesia terus memperkuat pelaksanaan program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 melalui penyelarasan kebijakan nasional, peningkatan peran pemerintah daerah, serta dukungan pendanaan dan kerja sama internasional untuk mempercepat pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Turki, Selasa (17/11/2026).

Dalam forum tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi pusat dan daerah, menerapkan sistem pemantauan yang transparan, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pengendalian perubahan iklim.

Program FOLU Net Sink 2030 menjadi bagian dari upaya Indonesia menyelaraskan kebijakan kehutanan dengan target penurunan emisi nasional dan strategi pembangunan rendah karbon.

Pemerintah Selaraskan Kebijakan Nasional dan Daerah untuk FOLU Net Sink 2030

Haruni Krisnawati menjelaskan bahwa Indonesia telah menetapkan komitmen penurunan emisi melalui Nationally Determined Contribution (NDC) atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional.

Komitmen tersebut juga tercantum dalam Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR), yakni strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.

Menurut Haruni, kedua komitmen tersebut telah diterjemahkan ke dalam Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 sebagai pedoman pelaksanaan aksi pengurangan emisi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Rencana operasional tersebut kemudian dijabarkan menjadi program aksi di tingkat daerah dengan mempertimbangkan kondisi dan prioritas masing-masing wilayah.

Penyelarasan kebijakan tersebut dilakukan agar pelaksanaan program pengurangan emisi dapat berjalan sesuai kebutuhan dan karakteristik kawasan hutan di berbagai daerah.

Haruni menyampaikan penjelasan tersebut dalam sesi dialog bertajuk Delivering FOLU Net Sink 2030: Aligning National Targets, Subnational Action and Measurable Results di Paviliun Indonesia pada COP31.

Penentuan Kawasan Prioritas Gunakan Data dan Analisis Spasial

Pemerintah menerapkan pendekatan berbasis data dan analisis spasial untuk menentukan lokasi prioritas pelaksanaan program FOLU Net Sink 2030.

Haruni menjelaskan bahwa penentuan kawasan intervensi dilakukan dengan memanfaatkan Peta Indeks Biofisik, Peta Optimalisasi Hutan, serta Peta Tipologi dan Kelembagaan.

Ketiga instrumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kondisi wilayah dan menentukan kebutuhan pengelolaan kawasan hutan secara lebih terarah.

"Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kebutuhan perlindungan hutan, rehabilitasi, restorasi, serta pengelolaan hutan berkelanjutan secara lebih terarah dan terukur," ujarnya.

Menurutnya, penggunaan data spasial memungkinkan pemerintah menyusun prioritas perlindungan dan pemulihan hutan berdasarkan kondisi setiap wilayah.

Pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program kehutanan dapat dipantau dan dievaluasi secara terukur.

Norwegia Tegaskan Dukungan 100 Juta Dolar AS untuk Indonesia

Pelaksanaan program pengurangan emisi Indonesia turut mendapat perhatian dari pemerintah Norwegia melalui kerja sama internasional di sektor kehutanan dan perubahan iklim.

Direktur Norway's International Climate and Forest Initiative (NICFI), Dyveke Rogan, menyampaikan apresiasi terhadap capaian Indonesia dalam menurunkan deforestasi dan menghasilkan pengurangan emisi.

Menurutnya, capaian tersebut didukung oleh proses verifikasi independen serta penerapan perlindungan lingkungan dan sosial atau safeguards.

Dalam kesempatan itu, Rogan kembali menegaskan komitmen Norwegia melalui kontribusi berbasis hasil tahap kelima senilai 100 juta dolar AS.

Dukungan tersebut merupakan bagian dari kerja sama internasional yang berkaitan dengan hasil pengurangan emisi dari sektor kehutanan Indonesia.

Norwegia juga memberikan apresiasi terhadap komitmen Indonesia untuk mempercepat penetapan sekitar 1,4 juta hektare hutan adat.

Kementerian Kehutanan Dorong Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Melalui forum COP31, Kementerian Kehutanan menekankan pentingnya mempercepat pelaksanaan aksi nyata untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030.

Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu langkah yang dinilai penting agar program pengurangan emisi dapat diterapkan secara konsisten.

Selain koordinasi kelembagaan, pemerintah juga menekankan perlunya sistem pemantauan yang transparan untuk memastikan hasil pelaksanaan program dapat diukur.

Dukungan pembiayaan berkelanjutan dan kerja sama internasional turut menjadi perhatian dalam memperkuat implementasi kebijakan kehutanan.

Partisipasi masyarakat juga dipandang sebagai unsur penting dalam pelaksanaan perlindungan hutan, rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

Pemerintah berharap penyelarasan kebijakan nasional dan daerah, penggunaan data spasial, serta dukungan pendanaan internasional dapat mempercepat pencapaian target pengurangan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada 2030.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026