HOME  ⁄  Nasional

DPR Buka Ruang Aspirasi Publik dalam Penyusunan RUU Penyadapan, Dasco Tekankan Masukan Pakar Hukum dan Akademisi

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

DPR Buka Ruang Aspirasi Publik dalam Penyusunan RUU Penyadapan, Dasco Tekankan Masukan Pakar Hukum dan Akademisi
Foto: (Sumber :Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna ke-12 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Farhan/sai.)

Pantau - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan harus melibatkan aspirasi masyarakat, pakar hukum, dan kalangan akademisi agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum dalam praktik penyadapan.

Dasco menjelaskan bahwa Komisi III DPR RI telah membuka ruang penyerapan aspirasi melalui rangkaian rapat dengar pendapat (RDP) dengan berbagai pihak untuk menghimpun masukan terkait substansi RUU Penyadapan.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan para ahli diperlukan agar pembahasan regulasi penyadapan dapat dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai persoalan yang berkembang.

Dasco Tegaskan RDP Jadi Sarana Menyerap Aspirasi Masyarakat

Dasco mengatakan bahwa pelaksanaan rapat dengar pendapat oleh Komisi III DPR RI merupakan bagian penting dalam proses penyusunan RUU tentang Penyadapan.

Melalui forum tersebut, DPR berupaya menghimpun pandangan dari masyarakat, akademisi, dan pakar hukum sebelum menentukan ketentuan yang akan dimasukkan dalam rancangan undang-undang.

“Hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan itu gunanya RDP-RDP dilakukan oleh Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi, sehingga masukan itu akan memperkaya apa-apa yang akan dimasukkan dalam RUU Penyadapan,” ujar Dasco.

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai berbagai masukan yang diterima dapat memperkaya pembahasan sekaligus membantu DPR merumuskan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan.

Menurutnya, penyusunan RUU Penyadapan tidak hanya perlu mempertimbangkan kebutuhan aparat penegak hukum, tetapi juga harus memperhatikan persoalan yang muncul di masyarakat terkait pelaksanaan penyadapan.

Karena itu, proses penyerapan aspirasi menjadi salah satu langkah yang ditempuh DPR untuk memperoleh pandangan yang lebih luas sebelum merumuskan ketentuan dalam RUU tersebut.

Pimpinan DPR Akan Perkuat Koordinasi dengan Komisi III

Selain mendorong partisipasi masyarakat, Dasco menegaskan bahwa pimpinan DPR RI akan terus berkoordinasi dengan komisi teknis dan alat kelengkapan dewan terkait dalam proses penyusunan RUU Penyadapan.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan berbagai aspirasi yang dihimpun melalui rapat dengar pendapat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan substansi regulasi.

“Nah, kami dari pimpinan DPR tentunya akan selalu berkoordinasi dengan Komisi Teknis serta badan terkait agar RUU tersebut sedapat mungkin dapat memenuhi kebutuhan yang ada,” jelas Dasco.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan regulasi diharapkan dapat membantu menghasilkan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan pengaturan penyadapan.

Pimpinan DPR juga akan memantau proses pembahasan melalui koordinasi dengan Komisi III sebagai komisi teknis yang menangani penyusunan RUU tersebut.

Komisi III Soroti Pengawasan Penyadapan dan Perlindungan Privasi

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri untuk memperoleh masukan mengenai RUU Penyadapan.

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah anggota Komisi III DPR RI menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kewenangan penyadapan yang dimiliki aparat penegak hukum.

Mekanisme perizinan penyadapan juga menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Selain itu, Komisi III menekankan perlunya perlindungan hak privasi masyarakat agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan.

Pencegahan penyalahgunaan perangkat penyadapan turut menjadi bagian dari persoalan yang dibahas dalam rangkaian rapat bersama pihak terkait.

Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan ketentuan RUU Penyadapan yang masih dalam proses pembahasan.

RUU Penyadapan Diharapkan Berikan Kepastian Hukum

Dasco berharap proses penyerapan aspirasi publik dapat menghasilkan regulasi penyadapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, masukan dari pakar hukum, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat substansi rancangan undang-undang sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Melalui koordinasi antara pimpinan DPR dan Komisi III, berbagai pandangan yang telah dihimpun diharapkan dapat diakomodasi dalam perumusan pengaturan penyadapan.

RUU Penyadapan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan kewenangan penyadapan sekaligus memperhatikan perlindungan hak privasi masyarakat.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026