
Pantau - Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik guna memberikan kesempatan kepada Komisi X DPR RI untuk melanjutkan pendalaman substansi dan penyempurnaan regulasi statistik nasional.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik diberikan setelah Komisi X DPR RI mengajukan permohonan sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPR RI.
Perpanjangan tersebut memungkinkan Komisi X melanjutkan pembahasan rancangan regulasi sebelum memasuki tahapan pengambilan keputusan sesuai ketentuan pembentukan undang-undang.
Dasco Minta Persetujuan Paripurna untuk Perpanjang Pembahasan RUU Statistik
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa permohonan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik mengacu pada Pasal 152 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Permohonan tersebut juga didasarkan pada laporan Pimpinan Komisi X DPR RI dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang berlangsung pada 10 November 2026.
Dalam rapat tersebut, Komisi X menyampaikan kebutuhan penambahan waktu untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Statistik.
Dasco kemudian meminta persetujuan seluruh peserta rapat paripurna terhadap usulan perpanjangan waktu tersebut.
“Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan rancangan undang-undang tersebut di atas? Apakah dapat disetujui?” tanya Dasco kepada seluruh peserta rapat.
“Setuju,” jawab peserta rapat secara serentak.
Dengan persetujuan tersebut, Komisi X DPR RI dapat melanjutkan proses pembahasan RUU Statistik sesuai mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembaruan UU Statistik Dinilai Penting untuk Kebutuhan Data Nasional
Pembahasan RUU tentang Statistik menjadi bagian dari upaya memperbarui regulasi nasional seiring meningkatnya kebutuhan data di berbagai sektor.
Statistik memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan publik, serta evaluasi pelaksanaan program pemerintah.
Data statistik juga menjadi dasar penting dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
Karena itu, pembaruan regulasi statistik diharapkan mampu menjawab perkembangan kebutuhan informasi yang semakin kompleks.
Selain memperhatikan kualitas data, pembahasan RUU Statistik juga diarahkan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital.
Kebutuhan integrasi data antarlembaga serta penguatan tata kelola penyelenggaraan statistik nasional turut menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut.
Melalui pembaruan aturan, penyelenggaraan statistik nasional diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komisi X DPR Lanjutkan Pendalaman Materi RUU Statistik
Persetujuan perpanjangan waktu memberikan ruang bagi Komisi X DPR RI untuk melanjutkan pembahasan berbagai substansi dalam RUU tentang Statistik.
Pendalaman materi diperlukan agar ketentuan yang dirumuskan dapat mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan statistik nasional secara komprehensif.
Proses tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung penguatan sistem statistik nasional.
Dengan adanya tambahan waktu, Komisi X dapat melanjutkan pembahasan sesuai tahapan legislasi sebelum rancangan undang-undang memasuki proses pengambilan keputusan.
RUU tentang Statistik diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan integrasi data, dan tuntutan peningkatan kualitas informasi statistik.
Keputusan rapat paripurna tersebut sekaligus memastikan pembahasan RUU Statistik tetap berlanjut dalam agenda legislasi DPR RI pada Tahun Sidang 2026–2027.
- Penulis :
- Aditya Yohan




