HOME  ⁄  Nasional

Anggaran Koperasi Merah Putih Capai Rp240 Triliun, DPR Desak Kepastian Hukum Lewat RUU Perkoperasian

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Anggaran Koperasi Merah Putih Capai Rp240 Triliun, DPR Desak Kepastian Hukum Lewat RUU Perkoperasian
Foto: (Sumber :Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Julistian/Karisma.)

Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mendesak penguatan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian, mengingat besarnya anggaran program yang disebut mencapai Rp240 triliun.

Darmadi menilai landasan hukum yang jelas sangat diperlukan agar pelaksanaan program Koperasi Merah Putih memiliki dasar penyelenggaraan yang kuat serta tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut disampaikan Darmadi saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, RUU Perkoperasian harus mampu memberikan kepastian hukum bagi pengembangan koperasi, khususnya program KDKMP yang melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar.

DPR Soroti Anggaran Rp240 Triliun untuk Koperasi Merah Putih

Darmadi menegaskan bahwa salah satu fokus utama pembahasan RUU Perkoperasian adalah menyiapkan payung hukum bagi penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ia menilai program tersebut masih membutuhkan landasan hukum pada tingkat undang-undang agar pelaksanaannya memiliki dasar pengaturan yang jelas.

“Poin pertama adalah bagaimana membuat payung hukum bagi Koperasi Desa Merah Putih. Seperti yang diketahui, Koperasi Desa Merah Putih itu sebetulnya belum memiliki payung hukum. Payung hukum itu harus disiapkan dalam undang-undang ini,” ujar Darmadi.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa besarnya anggaran yang berkaitan dengan program KDKMP menjadi alasan penting untuk memperkuat kepastian hukum.

Darmadi menyebut angka Rp240 triliun sebagai gambaran besarnya dana yang perlu memiliki landasan pengaturan secara jelas.

“Ini kan dananya besar, anggarannya besar Rp240 triliun. Nah, ini menjadi salah satu poin,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan payung hukum melalui undang-undang akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai aturan pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.

RUU Perkoperasian Akan Atur Kerangka Hukum, Teknis Pelaksanaan Lewat Peraturan Turunan

Darmadi menjelaskan bahwa RUU Perkoperasian tidak akan mengatur seluruh aspek teknis penyelenggaraan KDKMP secara terperinci.

Menurutnya, undang-undang akan menjadi landasan hukum utama yang mengatur kerangka umum perkoperasian, sedangkan ketentuan teknis dapat dijabarkan melalui peraturan pemerintah maupun peraturan presiden.

“Jadi RUU Perkoperasian ini hanya menyiapkan payung hukum. Pelaksananya kan diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden. Jadi payung hukumnya ini penting,” jelas Darmadi.

Ia menambahkan bahwa pengaturan teknis mengenai penggunaan anggaran negara dalam program KDKMP tidak akan dirinci dalam RUU Perkoperasian.

Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran tersebut dapat ditempatkan dalam peraturan presiden atau instruksi presiden sebagai aturan yang lebih operasional.

“Tidak diatur dalam RUU ini, tetapi diatur dalam peraturan presiden atau instruksi presiden. Itu lebih ke level di bawahnya. Karena undang-undang kan mengatur besarnya, globalnya saja,” kata Darmadi.

Dengan pembagian tersebut, RUU Perkoperasian diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tanpa harus memuat seluruh mekanisme teknis pelaksanaan program.

Darmadi Tekankan Tata Kelola, Pendidikan, dan Pelatihan Koperasi

Selain kepastian hukum, Darmadi juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ia menilai pengembangan koperasi harus diikuti dengan peningkatan pemahaman anggota mengenai prinsip, mekanisme, dan tata cara pengelolaan koperasi.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, serta penyebarluasan informasi perkoperasian kepada masyarakat dan anggota koperasi.

“Rapat anggota itu nanti harus ada penyebarluasan perkoperasian di Indonesia, termasuk Koperasi Desa Merah Putih. Juga tata kelola, pendidikan, pelatihan, dan sebagainya,” tuturnya.

Menurut Darmadi, pemahaman yang baik mengenai perkoperasian menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan program agar berjalan sesuai ketentuan.

Penguatan kapasitas anggota dan pengelola koperasi juga diperlukan untuk mendukung penerapan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

Darmadi berharap pembahasan RUU Perkoperasian dapat menghasilkan landasan hukum yang memberikan kepastian bagi pengembangan koperasi di Indonesia, termasuk KDKMP.

Melalui kerangka hukum tersebut, pemerintah diharapkan dapat menyusun peraturan pelaksana yang lebih terperinci sehingga penyelenggaraan Koperasi Merah Putih memiliki pedoman yang jelas.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026