HOME  ⁄  Nasional

Panja RUU Statistik DPR dan Pemerintah Sepakati Pengguna Masuk Definisi Sistem Statistik Nasional

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Panja RUU Statistik DPR dan Pemerintah Sepakati Pengguna Masuk Definisi Sistem Statistik Nasional
Foto: (Sumber :Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Rapat Pembicaraan Tingkat I Panja RUU tentang Statistik di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Sari/Karisma.)

Pantau - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama pemerintah menyepakati masuknya unsur pengguna statistik dalam definisi Sistem Statistik Nasional (SSN) untuk memperkuat tata kelola data statistik yang terintegrasi, efisien, dan sesuai standar internasional.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I Panja RUU tentang Statistik yang membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengatakan rumusan definisi SSN yang telah disepakati akan menjadi acuan utama dalam penyusunan pasal-pasal turunan RUU Statistik.

Rapat tersebut melibatkan Tim Panja Pemerintah yang terdiri atas perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Hukum, serta Badan Pusat Statistik (BPS).

DPR Tegaskan Pengguna Statistik Harus Masuk dalam Sistem Statistik Nasional

Lalu Hadrian menjelaskan bahwa pembahasan DIM nomor 20 menjadi salah satu agenda penting karena menyangkut definisi dasar Sistem Statistik Nasional.

Dalam pembahasan tersebut, Panja Komisi X mengusulkan SSN sebagai suatu tatanan yang mengatur hubungan antara penyelenggara statistik, sumber daya, dan pengguna statistik.

Usulan tersebut merupakan jalan tengah untuk menjembatani perbedaan rumusan antara draf awal DPR RI dan usulan pemerintah.

"SSN itu kami definisikan sebagai suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur penyelenggara statistik, sumber daya, dan kebutuhan data statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk kesatuan sistem yang konsisten, efisien, dan terintegrasi," ujar Lalu Hadrian.

Ia menegaskan bahwa pengguna statistik merupakan bagian penting dalam ekosistem statistik nasional sehingga keberadaannya harus diakomodasi dalam pengaturan SSN.

"Jadi memang pengguna ya harus dimasukkan," tegasnya.

Menurut Lalu Hadrian, rumusan tersebut mengacu pada standar internasional, yakni UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems, yang menekankan pentingnya lembaga statistik nasional memahami kebutuhan pengguna data.

Selain mengacu pada standar internasional, penyusunan rumusan tersebut juga mempertimbangkan aspirasi akademisi, pakar, dan tokoh statistik yang disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Kebutuhan Data Statistik Tetap Disesuaikan dengan Prioritas Anggaran

Meski pengguna statistik telah dimasukkan dalam definisi SSN, Lalu Hadrian menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak berarti seluruh permintaan data statistik harus dipenuhi secara otomatis.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan data tetap harus mempertimbangkan prioritas anggaran dan beban yang ditanggung responden dalam proses pengumpulan statistik.

"Tidak semua permintaan otomatis dipenuhi. Kebutuhan disaring berdasarkan prioritas anggaran dan beban responden," jelasnya.

Ia berharap pengaturan SSN dalam RUU Statistik dapat memperkuat kedudukan BPS sebagai National Statistical Office (NSO) atau lembaga statistik nasional.

Dengan penguatan tersebut, BPS diharapkan tidak hanya berperan sebagai produsen data statistik, tetapi juga memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam sistem statistik nasional.

Dalam rapat tersebut, BPS menyatakan sependapat dengan usulan Komisi X karena dinilai sejalan dengan UN Handbook dan Generic Law on Official Statistics (GLOS).

Namun, perwakilan pemerintah sempat mengingatkan adanya potensi intervensi terhadap independensi metodologi statistik apabila pengaturan mengenai pengguna tidak dirumuskan secara tepat.

Pemerintah juga menekankan perlunya sinkronisasi ketentuan mengenai pengguna statistik dalam batang tubuh RUU setelah kesepakatan definisi SSN diambil.

Menanggapi hal tersebut, Lalu Hadrian memastikan bahwa ketentuan teknis akan dijabarkan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

Panja RUU Statistik Sepakati Pembahasan hingga DIM 176

Selain menyepakati rumusan definisi Sistem Statistik Nasional, Panja RUU Statistik juga melanjutkan pembahasan sejumlah Daftar Inventarisasi Masalah dalam rapat tersebut.

Panja berhasil mencapai kesepakatan pembahasan hingga DIM nomor 176, kecuali DIM nomor 143 hingga 156 yang ditunda untuk proses sinkronisasi.

Sebelumnya, pada 11–12 November 2026, Panja telah membahas sebanyak 337 dari total 695 DIM yang terdapat dalam batang tubuh RUU Statistik.

Dari 195 DIM yang berkaitan dengan Sistem Statistik Nasional, sebanyak 129 DIM masih memerlukan pembahasan lanjutan.

Pembahasan RUU Statistik dijadwalkan kembali dilanjutkan mulai DIM nomor 177 pada rapat berikutnya.

RUU tentang Statistik merupakan usul inisiatif DPR RI yang saat ini tengah dibahas Komisi X bersama pemerintah.

Pembentukan regulasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola statistik nasional agar lebih terintegrasi, terkoordinasi, berkualitas, serta sesuai dengan standar internasional.

Melalui pengaturan tersebut, BPS diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai lembaga statistik nasional secara lebih optimal dalam mendukung penyediaan data bagi pemerintah dan masyarakat.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026