
Pantau - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan capaian legislasi sepanjang 2026 telah berjalan sesuai target dan akan menjadi pijakan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2027.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan hasil evaluasi legislasi 2026 akan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pembentukan undang-undang pada tahun berikutnya melalui pembaruan metode penyusunan regulasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Bob Hasan seusai Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, sejumlah komisi DPR RI berhasil menyelesaikan lebih dari satu rancangan undang-undang dalam tahapan penyusunan sepanjang 2026.
Sementara itu, Baleg DPR RI juga telah merampungkan lebih dari lima RUU dalam proses penyusunan, termasuk menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka.
“Capaian prioritas di 2026 sangat luar biasa besar, tinggi. Sangat sesuai target,” ujar Bob Hasan kepada Parlementaria.
Baleg Siapkan Tiga Metode Pembentukan Undang-Undang pada 2027
Bob Hasan menjelaskan bahwa pengalaman pembentukan undang-undang sepanjang 2026 menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses legislasi agar lebih efektif dan produktif.
Baleg DPR RI menyiapkan pendekatan baru melalui sejumlah metodologi pembentukan undang-undang yang telah dirumuskan dalam RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.
Tiga metodologi yang disiapkan tersebut meliputi harmonisasi, kodifikasi, dan omnibus sebagai pendekatan dalam penyusunan serta pembentukan regulasi pada 2027.
Menurut Bob Hasan, penerapan ketiga metode tersebut diyakini mampu mempercepat proses legislasi sekaligus meningkatkan jumlah rancangan undang-undang yang dapat diselesaikan.
“Dengan tiga metodologi ini kami berkeyakinan bahwa tahun 2027 kita akan signifikan meningkat lagi dalam rancangan atau pembentukan undang-undang,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Ia menilai pembaruan metode pembentukan undang-undang diperlukan agar proses legislasi mampu mengikuti perkembangan kebutuhan hukum nasional.
Selain meningkatkan produktivitas, pendekatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kualitas regulasi yang dihasilkan DPR RI bersama pemerintah.
Prolegnas 2027 Difokuskan pada Pembaruan Hukum dan Keadilan Masyarakat
Bob Hasan menegaskan bahwa penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 tidak hanya berorientasi pada jumlah rancangan undang-undang yang diselesaikan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan pembaruan hukum nasional.
Menurutnya, regulasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan bernegara, terutama dalam menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pembaruan hukum dapat dilakukan melalui revisi terhadap undang-undang yang telah berlaku maupun pembentukan regulasi baru untuk menjawab persoalan yang belum memiliki dasar hukum.
Revisi diperlukan apabila ketentuan dalam undang-undang yang berlaku dinilai belum mampu memberikan penyelesaian terhadap persoalan hukum atau memenuhi rasa keadilan masyarakat.
“Sangat membutuhkan revisi-revisi perundang-undangan karena kemaslahatan itu dapat dicapai juga dari perspektif tentang regulasi. Sistemlah yang akan mencapai kepada tujuan bernegara ini, yaitu tentang keadilan dan kemaslahatan,” jelasnya.
Bob Hasan menilai sistem regulasi yang baik menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan penyelenggaraan negara.
Karena itu, penyusunan agenda legislasi mendatang perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum serta penyempurnaan berbagai aturan yang sudah ada.
Baleg Dorong Pembentukan Undang-Undang Baru untuk Jawab Kebutuhan Hukum
Selain melakukan revisi terhadap peraturan yang telah berlaku, Baleg DPR RI juga memberikan perhatian terhadap pembentukan undang-undang baru yang sebelumnya belum memiliki pengaturan.
Bob Hasan menyebut kebutuhan regulasi baru harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan daftar RUU prioritas pada 2027.
“Selain itu pun juga ada undang-undang yang baru atau non-existing yang dimulai dari nol itu juga menjadi penting,” tuturnya.
Menurutnya, pembentukan regulasi baru diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum yang belum tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui evaluasi capaian legislasi 2026, Baleg bersama komisi dan fraksi di DPR RI diharapkan dapat menyusun agenda Prolegnas 2027 secara lebih terarah.
Peningkatan produktivitas legislasi tersebut juga perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kualitas dan relevansi regulasi agar undang-undang yang dihasilkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan penerapan metode harmonisasi, kodifikasi, dan omnibus, Baleg DPR RI menargetkan proses penyusunan serta pembentukan undang-undang pada 2027 dapat berlangsung lebih produktif dibandingkan tahun sebelumnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan




