
Pantau - DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Persetujuan tersebut menjadi langkah awal untuk membawa RUU yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke tahap pembahasan bersama pemerintah sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Sari Yuliati, serta Cucun Ahmad Syamsurijal.
Seluruh delapan fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan terhadap RUU tersebut dengan sejumlah catatan mengenai transparansi, partisipasi masyarakat, percepatan legislasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pembentukan undang-undang.
Delapan Fraksi DPR Sepakat RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif DPR
Sebelum pengambilan keputusan, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada seluruh fraksi untuk menyampaikan pandangan terhadap RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.
Untuk mengefektifkan jalannya rapat, Dasco menawarkan agar pandangan masing-masing fraksi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR RI.
Usulan tersebut disetujui seluruh peserta rapat sehingga pandangan delapan fraksi diserahkan secara tertulis.
"Dengan demikian, kedelapan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing-masing," ujar Dasco setelah menerima pandangan seluruh fraksi.
Setelah menerima pandangan tersebut, Dasco meminta persetujuan peserta rapat untuk menetapkan RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.
Seluruh peserta rapat menyatakan setuju sehingga rancangan undang-undang tersebut resmi menjadi usul inisiatif DPR RI.
Meski memberikan persetujuan, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah masukan yang akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan bersama pemerintah.
Fraksi DPR Soroti Prosedur Cepat dan Partisipasi Publik
Fraksi Partai Gerindra menekankan bahwa kualitas undang-undang tidak hanya ditentukan oleh materi muatan, tetapi juga proses pembentukannya.
Gerindra mendorong pengaturan prosedur legislasi cepat atau fast track legislation dengan kriteria yang terukur tanpa menghilangkan tahapan formal, keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan ketelitian pembahasan.
Fraksi tersebut juga meminta kejelasan metode pembentukan undang-undang melalui pendekatan standar, konsolidasi, kodifikasi, dan omnibus agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
Selain itu, Gerindra menyoroti pentingnya tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi serta pemanfaatan kecerdasan buatan dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan perlindungan data pribadi.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 dilakukan secara terukur.
PKB menekankan perlunya pemetaan materi yang harus ditindaklanjuti, penetapan lembaga yang bertanggung jawab, serta kejelasan tenggat penyelesaian.
Fraksi tersebut juga mengingatkan agar percepatan legislasi tidak mengurangi kualitas kajian maupun kesempatan masyarakat menyampaikan masukan.
PKB turut mendorong penguatan mekanisme carry over atau kelanjutan pembahasan RUU lintas periode, transparansi legislasi, serta evaluasi pelaksanaan undang-undang setelah disahkan.
PDI Perjuangan dan Golkar Tekankan Transparansi serta Kepastian Hukum
Fraksi PDI Perjuangan menilai sistem pembentukan hukum nasional perlu ditata ulang agar lebih adaptif, akuntabel, transparan, dan menjamin keterlibatan masyarakat.
Fraksi tersebut secara khusus menekankan prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation yang mencakup hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan.
PDI Perjuangan juga meminta pembatasan perubahan materi RUU setelah disepakati dalam rapat pleno Baleg maupun rapat pleno komisi.
Selain itu, fraksi tersebut mendukung pembentukan satu portal digital nasional yang memungkinkan masyarakat mengakses dokumen pembentukan undang-undang.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menekankan lima prinsip utama dalam pembentukan undang-undang, yakni kepastian hukum dan legitimasi prosedural, partisipasi bermakna, kualitas materi dan sinkronisasi, kesesuaian dengan konstitusi, serta pengaturan mekanisme legislasi cepat.
Golkar juga meminta kejelasan pembagian kewenangan antara DPR, Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai ketentuan konstitusi.
Menurut pandangan fraksi tersebut, pengajuan RUU di luar Prolegnas maupun penggunaan prosedur cepat harus didasarkan pada alasan mendesak yang objektif, kriteria jelas, dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
PKS dan PAN Ingatkan Percepatan Legislasi Jangan Kurangi Kualitas UU
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa seluruh tahapan pembentukan undang-undang harus tetap dipenuhi, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.
PKS meminta percepatan legislasi tidak mengorbankan kualitas substansi, ketelitian perumusan norma, maupun partisipasi masyarakat.
Fraksi tersebut juga mendorong pembatasan perbaikan teknis naskah undang-undang setelah persetujuan bersama DPR dan Presiden agar tidak mengubah substansi norma yang telah disepakati.
Selain itu, PKS mengusulkan penguatan kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan empat masukan strategis terkait prosedur legislasi cepat, pemanfaatan kecerdasan buatan, penguatan partisipasi publik, serta peningkatan kualitas perencanaan legislasi.
PAN menilai pemanfaatan kecerdasan buatan harus tetap menempatkan keputusan legislasi pada kewenangan manusia.
Fraksi tersebut juga menekankan bahwa keberhasilan pembentukan undang-undang tidak semata-mata diukur dari kecepatan pengesahan, tetapi juga dari kemampuannya memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
NasDem dan Demokrat Dorong Modernisasi Sistem Legislasi Nasional
Fraksi Partai NasDem menilai RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang penting untuk menghadirkan landasan hukum yang lebih komprehensif dan sistematis dalam proses legislasi nasional.
NasDem mengapresiasi pengaturan mekanisme carry over terhadap rancangan undang-undang yang belum selesai dibahas pada periode keanggotaan DPR sebelumnya.
Fraksi tersebut juga menekankan bahwa penerapan prosedur legislasi cepat harus tetap memperhatikan seluruh tahapan pembentukan undang-undang dan dicantumkan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan.
Selain itu, NasDem mendukung pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pembentukan regulasi.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menyoroti pentingnya pembaruan dan harmonisasi sistem legislasi nasional agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
Demokrat juga mendukung penghapusan Ketetapan MPR dari hierarki peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan keberlakuan Ketetapan MPRS/MPR berdasarkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003.
Fraksi tersebut meminta prosedur legislasi cepat tidak mengurangi kualitas pembahasan maupun partisipasi masyarakat.
Demokrat turut mendorong pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dengan tetap menjamin pengawasan manusia, keamanan informasi, serta akuntabilitas pembentuk undang-undang.
RUU Segera Dibahas Bersama Pemerintah, DPR Perpanjang Pembahasan RUU Statistik
Setelah disetujui menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI, RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang akan memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah.
Berbagai catatan dari delapan fraksi akan menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan substansi rancangan undang-undang tersebut.
Pembahasan selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan sistem pembentukan undang-undang yang lebih tertib, transparan, partisipatif, dan memberikan kepastian hukum.
Selain menyetujui RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang, Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 juga menyepakati perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari agenda legislasi DPR RI dalam melanjutkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang pada tahun sidang 2026–2027.
- Penulis :
- Aditya Yohan




