
Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset mengatur pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil perampasan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Rudianto menjelaskan bahwa pembentukan lembaga tersebut diperlukan untuk memastikan aset-aset yang telah dirampas dapat dikelola secara khusus melalui badan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab jelas.
Hal tersebut disampaikan Rudianto kepada Parlementaria seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, bentuk kelembagaan dan mekanisme pembentukan badan pengelola aset rampasan nantinya akan menjadi kewenangan Presiden.
RUU Perampasan Aset Siapkan Badan Khusus di Bawah Tanggung Jawab Presiden
Rudianto menegaskan bahwa salah satu poin penting dalam RUU Perampasan Aset adalah pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset setelah proses perampasan dilakukan.
Lembaga tersebut dirancang memiliki hubungan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden sehingga pengelolaan aset rampasan berada dalam kewenangan badan yang ditunjuk secara khusus.
“Ada badan khusus (perampasan aset) nanti yang akan dibentuk, menjadi kewenangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” ujar Rudianto.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto nantinya memiliki kewenangan menentukan model kelembagaan yang dianggap paling tepat untuk menjalankan fungsi pengelolaan aset hasil perampasan.
Pembentukan badan tersebut dapat dilakukan melalui lembaga baru maupun dengan memanfaatkan struktur kelembagaan yang sudah tersedia.
Salah satu opsi yang memungkinkan adalah mengintegrasikan fungsi pengelolaan aset rampasan dengan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan.
Namun, Rudianto menegaskan bahwa keputusan mengenai bentuk kelembagaan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.
Badan Pengelola Aset Rampasan Dirancang Independen
Selain mengatur hubungan pertanggungjawaban kepada Presiden, Rudianto juga menekankan pentingnya independensi lembaga yang akan mengelola aset hasil perampasan.
Menurutnya, badan tersebut harus memiliki tugas khusus dalam mengawasi dan bertanggung jawab terhadap aset-aset yang telah dirampas.
Pembentukan lembaga pengelola aset rampasan juga dimungkinkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar pengaturan kelembagaannya.
“Yang pasti memang kita mau ada lembaga khusus independen yang khusus mengawasi atau bertanggung jawab terhadap aset-aset yang sudah dirampas itu,” tegasnya.
Rudianto menilai keberadaan lembaga khusus tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan kejelasan mengenai pihak yang memiliki kewenangan atas pengelolaan aset hasil perampasan.
Dengan adanya badan yang memiliki tanggung jawab secara khusus, pengaturan mengenai pengelolaan aset rampasan diharapkan dapat dilaksanakan melalui mekanisme kelembagaan yang jelas.
DPR Dorong Kejelasan Pengelolaan Aset Hasil Perampasan
Rudianto menjelaskan bahwa pengaturan badan khusus dalam RUU Perampasan Aset diarahkan untuk memastikan adanya lembaga yang bertanggung jawab setelah aset melalui proses perampasan.
Keberadaan badan tersebut dinilai penting karena pengelolaan aset membutuhkan kejelasan kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban.
Meski demikian, rincian mengenai struktur organisasi dan bentuk lembaga pengelola aset rampasan masih bergantung pada keputusan Presiden.
RUU Perampasan Aset diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi pembentukan lembaga khusus yang memiliki tugas mengawasi dan mengelola aset hasil perampasan.
Dengan pengaturan tersebut, tanggung jawab pengelolaan aset setelah proses perampasan diharapkan tidak menimbulkan ketidakjelasan kewenangan antarlembaga.
- Penulis :
- Aditya Yohan




