HOME  ⁄  Nasional

Dasco Tegaskan Data Pendidikan Anggota DPR Terbuka di KPU, Publik Bisa Telusuri Ijazah dan Riwayat Pencalonan

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Dasco Tegaskan Data Pendidikan Anggota DPR Terbuka di KPU, Publik Bisa Telusuri Ijazah dan Riwayat Pencalonan
Foto: (Sumber :Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad saat rapat paripurna ke-12 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Munchen/sai.)

Pantau - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa data persyaratan pendidikan anggota DPR RI telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat proses pencalonan legislatif sehingga masyarakat dapat menelusuri informasi tersebut melalui mekanisme yang berlaku.

Pernyataan Dasco tersebut merespons polemik transparansi ijazah dan riwayat pendidikan anggota DPR RI yang belakangan menjadi perhatian publik.

Desakan keterbukaan dokumen pendidikan para wakil rakyat muncul melalui petisi masyarakat yang meminta seluruh anggota DPR membuka dan memverifikasi ijazah mereka, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.

Dasco menyampaikan penjelasan tersebut kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dasco Sebut Data Pendidikan Caleg Sudah Diserahkan ke KPU

Dasco menjelaskan bahwa setiap calon anggota DPR RI harus melalui proses administrasi pencalonan yang diselenggarakan oleh KPU sebelum dapat mengikuti pemilihan umum.

Dalam proses tersebut, calon anggota legislatif diwajibkan menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan, termasuk dokumen yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan.

Menurutnya, dokumen tersebut menjadi bagian dari data pencalonan yang dapat ditelusuri masyarakat melalui KPU.

"Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," ujar Dasco.

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa data yang disampaikan kepada KPU saat pencalonan dapat menjadi rujukan untuk mengetahui latar belakang pendidikan anggota DPR.

"Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," tegasnya.

Dengan demikian, masyarakat yang ingin mengetahui riwayat pendidikan wakil rakyat dapat menelusuri informasi yang tercatat dalam dokumen pencalonan legislatif.

Petisi Publik Desak Anggota DPR Buka dan Verifikasi Ijazah

Pernyataan Dasco muncul di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi latar belakang pendidikan pejabat publik, khususnya anggota DPR RI.

Sejumlah masyarakat mendorong agar para wakil rakyat membuka dokumen pendidikan mereka sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik.

Desakan tersebut turut disampaikan melalui petisi yang meminta adanya transparansi dan verifikasi ijazah anggota DPR dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.

Keterbukaan informasi mengenai riwayat pendidikan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian masyarakat dalam memastikan pemenuhan persyaratan administratif pejabat publik.

Dasco menanggapi tuntutan tersebut dengan menjelaskan bahwa mekanisme pencalonan legislatif telah mengatur penyerahan dokumen persyaratan kepada KPU.

Menurutnya, masyarakat dapat menjadikan data pencalonan yang tersedia di lembaga penyelenggara pemilu sebagai sumber informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR.

UU Pemilu Wajibkan Calon Anggota DPR Minimal Lulusan SMA

Persyaratan pendidikan calon anggota DPR RI telah diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan tersebut, calon anggota DPR RI wajib memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.

Selain persyaratan pendidikan, calon anggota DPR juga harus memenuhi sejumlah ketentuan administratif dan kualifikasi lainnya.

Persyaratan tersebut mencakup usia paling rendah 21 tahun, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mampu berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.

Calon anggota DPR RI juga diwajibkan menjadi anggota partai politik peserta pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh persyaratan tersebut menjadi bagian dari proses administrasi pencalonan yang dilaksanakan oleh KPU sebelum calon anggota legislatif mengikuti pemilihan umum.

Akses Dokumen Pendidikan Tetap Mengikuti Aturan Keterbukaan Informasi

Meski data persyaratan pendidikan telah disampaikan kepada KPU, akses masyarakat terhadap dokumen pencalonan tetap mengikuti ketentuan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi.

Informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR dapat ditelusuri melalui mekanisme yang tersedia di KPU sesuai ketentuan yang berlaku.

Penjelasan Dasco menegaskan bahwa KPU menjadi salah satu lembaga rujukan bagi masyarakat yang ingin mengetahui dokumen persyaratan pendidikan para anggota legislatif ketika mengikuti proses pencalonan.

Dengan adanya mekanisme tersebut, masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi mengenai riwayat pendidikan wakil rakyat melalui jalur resmi yang tersedia.

Keterbukaan data pencalonan diharapkan dapat mendukung transparansi informasi mengenai kualifikasi pendidikan anggota DPR RI sekaligus memastikan akses publik tetap sesuai dengan ketentuan hukum.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026