HOME  ⁄  Nasional

Baleg DPR Buka Peluang Atur Karya Berbasis Kecerdasan Buatan dalam Revisi UU Hak Cipta

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Baleg DPR Buka Peluang Atur Karya Berbasis Kecerdasan Buatan dalam Revisi UU Hak Cipta
Foto: (Sumber :Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan. Foto: Runi/jk.)

Pantau - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membuka peluang pengaturan karya yang dihasilkan melalui teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta guna menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi digital.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan perkembangan kecerdasan buatan menghadirkan persoalan baru dalam perlindungan hak cipta karena teknologi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai perangkat digital, tetapi juga mampu menghasilkan berbagai bentuk karya.

Menurutnya, keberadaan karya berbasis AI perlu menjadi perhatian dalam penyempurnaan regulasi hak cipta agar aturan yang disusun dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan praktik penciptaan karya di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bob Hasan kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Baleg DPR Soroti Status Karya AI dalam Revisi UU Hak Cipta

Bob Hasan menjelaskan bahwa kecerdasan buatan merupakan teknologi hasil pengembangan manusia yang kini memiliki kemampuan menghasilkan karya melalui proses berbasis sistem digital.

Perkembangan tersebut dinilai menghadirkan tantangan baru dalam pembahasan hak cipta, terutama terkait pengaturan karya yang dibuat dengan bantuan teknologi AI.

Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi menjadi salah satu pembahasan utama Baleg DPR RI dalam agenda revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta.

“AI ini produk buatan manusia juga, hasil karya ciptaan juga. Ini juga akan menjadi pertimbangan di dalam pembahasan yang sedang digelar di Baleg DPR pada awal minggu ini,” ujar Bob Hasan.

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai perkembangan teknologi kecerdasan buatan perlu dikaji secara mendalam sebelum dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Kajian tersebut diperlukan untuk memperoleh pemahaman mengenai penggunaan AI dalam proses penciptaan karya serta berbagai persoalan yang muncul akibat perkembangan teknologi.

Baleg DPR RI juga mempertimbangkan praktik pemanfaatan kecerdasan buatan yang terus berkembang di masyarakat sebagai bagian dari bahan penyusunan regulasi.

DPR Libatkan Platform Digital dan Kreator dalam Pembahasan Hak Cipta

Selain mengkaji perkembangan teknologi, Baleg DPR RI membuka ruang partisipasi publik untuk menghimpun masukan terkait pengaturan karya berbasis kecerdasan buatan.

Bob Hasan menegaskan bahwa pembahasan revisi UU Hak Cipta membutuhkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan agar regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Pihak yang akan dilibatkan dalam proses tersebut mencakup penyedia platform digital yang memanfaatkan teknologi AI serta para pembuat karya yang menggunakan kecerdasan buatan dalam proses kreatif.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap penciptaan karya.

“Ini yang kemungkinan akan menjadi satu bahan utama perbincangan kita dan kita masih memerlukan masukan, partisipasi publik dari para stakeholder, baik daripada digital platform maupun juga para pembuat karya yang berdasarkan daripada Artificial Intelligence (AI),” pungkasnya.

Masukan dari platform digital dan kreator diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam merumuskan ketentuan mengenai karya berbasis AI.

Pembahasan tersebut juga akan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penciptaan karya menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

Revisi UU Hak Cipta Diharapkan Mampu Mengikuti Perkembangan Teknologi

Bob Hasan menilai perkembangan kecerdasan buatan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya memperbarui pengaturan hak cipta di Indonesia.

Kemampuan teknologi AI menghasilkan karya menghadirkan kebutuhan untuk mengkaji kembali kesesuaian ketentuan hak cipta dengan perkembangan teknologi digital.

Karena itu, Baleg DPR RI masih membuka ruang pembahasan untuk menentukan bagaimana karya berbasis kecerdasan buatan dapat diakomodasi dalam revisi undang-undang.

Pembahasan tersebut belum menghasilkan ketentuan final mengenai pengaturan karya berbasis AI karena masih memerlukan kajian dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Melalui partisipasi publik dan pendalaman materi, Baleg DPR RI diharapkan dapat menyusun regulasi hak cipta yang sesuai dengan perkembangan teknologi sekaligus memperhatikan kepentingan para pencipta karya.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026