
Pantau - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mendorong pembentukan badan pengawas penyadapan yang independen melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus melindungi hak privasi masyarakat.
Wayan menilai kewenangan penyadapan memiliki dampak besar terhadap privasi dan keamanan pribadi seseorang sehingga harus disertai mekanisme pengawasan yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikan Wayan kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, badan pengawas tidak cukup hanya menjalankan fungsi pemeriksaan dan audit, tetapi juga harus mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penyadapan.
DPR Soroti Besarnya Kewenangan Penyadapan dan Risiko Penyalahgunaan
I Wayan Sudirta menegaskan bahwa kewenangan penyadapan yang dimiliki aparat penegak hukum harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat.
Menurutnya, kekuasaan yang besar berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila tidak disertai mekanisme kontrol yang memadai.
“Kewenangannya, kekuasaannya itu sangat besar. Kekuasaan yang besar agar tidak menyimpang itu harus ada kontrol, harus ada badan pengawas,” ujar Wayan.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa pengawasan harus mencakup seluruh tahapan penyadapan, mulai dari pelaksanaan hingga pengelolaan hasilnya.
Badan pengawas juga perlu memastikan bahwa informasi yang diperoleh melalui penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain mengawasi penggunaan hasil penyadapan, lembaga tersebut harus memiliki kewenangan untuk memantau penyimpanan dan pemusnahan data yang sudah tidak diperlukan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah hasil penyadapan dimanfaatkan di luar kepentingan yang dibenarkan.
Badan Pengawas Harus Independen dan Berada di Luar Institusi Penyadap
Wayan menekankan bahwa independensi merupakan syarat utama dalam pembentukan badan pengawas penyadapan.
Menurutnya, lembaga pengawas harus berada di luar institusi yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif.
“Untuk pengawasan yang ketat harus badan pengawas itu independen, harus berada di luar institusi itu,” tegasnya.
Legislator dari daerah pemilihan Bali tersebut mengingatkan agar pembentukan badan pengawas tidak hanya menjadi formalitas kelembagaan tanpa kewenangan pengawasan yang efektif.
Ia mengusulkan agar anggota badan pengawas berasal dari unsur eksternal dengan proses seleksi yang ketat untuk menjamin independensi dan kualitas pengawasan.
“Ini harus diambil dari orang luar. Dan proses seleksinya harus ketat,” katanya.
Sebagai perbandingan, Wayan menyinggung model Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurut penilaiannya belum cukup kuat karena dianggap terlalu bergantung pada unsur internal.
Karena itu, ia menginginkan badan pengawas penyadapan memiliki kedudukan yang benar-benar terpisah dari lembaga pelaksana penyadapan.
Komisi III DPR Mulai Himpun Masukan untuk RUU Penyadapan
Wayan menjelaskan bahwa pembentukan badan pengawas independen menjadi salah satu substansi penting yang perlu didalami dalam pembahasan RUU tentang Penyadapan.
Komisi III DPR RI telah mulai mengundang sejumlah narasumber untuk menghimpun pandangan mengenai berbagai ketentuan yang perlu diatur dalam rancangan undang-undang tersebut.
Masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu merumuskan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kewenangan penyadapan.
Menurut Wayan, pengaturan yang jelas diperlukan agar kewenangan penyadapan tetap dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum tanpa mengabaikan perlindungan hak masyarakat.
Ia berharap keberadaan badan pengawas independen nantinya mampu memastikan seluruh proses penyadapan berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Melalui pembahasan RUU Penyadapan, Komisi III DPR RI diharapkan dapat merumuskan sistem pengawasan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan privasi masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan




