HOME  ⁄  Ekonomi

Harga Pupuk Subsidi Turun 20 Persen, Pupuk Indonesia Catat Penyaluran Naik Jadi 7,87 Juta Ton

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Harga Pupuk Subsidi Turun 20 Persen, Pupuk Indonesia Catat Penyaluran Naik Jadi 7,87 Juta Ton
Foto: Senior Vice President Distribusi Pupuk Indonesia Veronika Trisna Sukmawati menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Rabu 18/11/2026 (sumber: ANTARA/Harianto)

Pantau - PT Pupuk Indonesia mencatat realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 7.874.048 ton hingga pertengahan November 2026, meningkat 11,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya seiring penerapan kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.

Kebijakan pemerintah tersebut dinilai mampu meningkatkan keterjangkauan pupuk bagi petani, memperluas akses terhadap pupuk bersubsidi, serta memperkuat dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.

Senior Vice President Distribusi Pupuk Indonesia, Veronika Trisna Sukmawati, mengatakan penurunan harga pupuk bersubsidi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu petani memperoleh kebutuhan produksi pertanian dengan harga lebih terjangkau.

Menurut Veronika, kebijakan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat, khususnya petani, karena meningkatkan kemampuan mereka membeli pupuk sesuai alokasi yang telah disiapkan pemerintah.

"Itu (kebijakan penurunan harga pupuk subsidi 20 persen) direspon positif oleh masyarakat dalam hal ini petani dengan keterjangkauan pembelian dan dia (petani) membeli pupuk yang telah disiapkan alokasinya," ujar Veronika dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Veronika berharap kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi dapat terus berlanjut hingga 2027 karena menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung kedaulatan pangan nasional.

Keberlanjutan kebijakan tersebut juga diharapkan memberikan kepastian kepada petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk selama musim tanam sehingga kegiatan produksi pertanian dapat berlangsung lebih optimal.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Meningkat hingga 44 Persen Dibandingkan 2023

Pupuk Indonesia mencatat peningkatan realisasi distribusi pupuk bersubsidi secara konsisten selama empat tahun terakhir, dengan capaian tertinggi terjadi pada 2026.

Berdasarkan data perusahaan, penyaluran pupuk bersubsidi hingga pertengahan November 2026 mencapai 7.874.048 ton, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 7.040.612 ton.

Dengan demikian, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi pada 2026 bertambah sebanyak 833.436 ton atau sekitar 11,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian tersebut juga melampaui realisasi distribusi pada periode yang sama tahun 2024 yang tercatat sebanyak 6.380.019 ton.

Jika dibandingkan dengan 2024, penyaluran pupuk bersubsidi hingga pertengahan November 2026 meningkat sebanyak 1.494.029 ton atau sekitar 23,42 persen.

Sementara itu, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi pada periode yang sama tahun 2023 tercatat sebanyak 5.462.507 ton.

Dibandingkan dengan capaian 2023, distribusi pupuk bersubsidi pada 2026 meningkat sebanyak 2.411.541 ton atau sekitar 44,15 persen.

Data tersebut menunjukkan tren peningkatan penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional dari 2023 hingga 2026, yang mencerminkan semakin besarnya realisasi penyerapan pupuk oleh petani.

Selain penurunan harga, pemerintah bersama Pupuk Indonesia juga memperkuat kemudahan akses petani terhadap pupuk bersubsidi melalui penyederhanaan regulasi dan penguatan ketersediaan stok di berbagai daerah.

Langkah tersebut bertujuan memastikan kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi secara tepat waktu, terutama ketika permintaan meningkat selama musim tanam.

Pupuk Indonesia juga memastikan kesiapan perusahaan dalam menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi agar kebutuhan petani di berbagai wilayah tetap terpenuhi.

Harga Pupuk Urea dan NPK Turun, Petani Bisa Hemat hingga Rp23.000 per Sak

Pemerintah secara resmi menetapkan penurunan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sebagai salah satu terobosan kebijakan pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penurunan harga tersebut berlaku secara nasional untuk dua jenis pupuk utama yang digunakan petani, yakni Urea dan NPK.

Untuk pupuk Urea, pemerintah menurunkan harga dari sebelumnya Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, atau lebih murah Rp450 per kilogram.

Dengan penyesuaian tersebut, harga pupuk Urea dalam kemasan 50 kilogram turun dari sebelumnya Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak.

Artinya, petani dapat menghemat biaya pembelian pupuk Urea sebesar Rp22.500 untuk setiap sak berukuran 50 kilogram.

Sementara itu, harga pupuk NPK turun dari sebelumnya Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, atau berkurang Rp460 per kilogram.

Untuk kemasan 50 kilogram, harga pupuk NPK mengalami penurunan dari sebelumnya Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak.

Penyesuaian tersebut memberikan penghematan sebesar Rp23.000 bagi petani untuk setiap pembelian satu sak pupuk NPK berukuran 50 kilogram.

Kebijakan penurunan harga pupuk Urea dan NPK sebesar 20 persen berlaku secara nasional sehingga petani penerima alokasi pupuk bersubsidi di berbagai daerah dapat memperoleh manfaat yang sama.

Pupuk Indonesia Perkuat Stok dan Distribusi untuk Dukung Swasembada Pangan

Selain memastikan harga pupuk lebih terjangkau, Pupuk Indonesia terus memperkuat sistem distribusi dan ketersediaan stok untuk mendukung kelancaran kegiatan pertanian di seluruh wilayah Indonesia.

Penyederhanaan regulasi yang dilakukan pemerintah bersama Pupuk Indonesia diharapkan dapat mempermudah petani memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan dan alokasi yang telah ditetapkan.

Penguatan pasokan juga menjadi langkah penting dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan pupuk, khususnya menjelang dan selama berlangsungnya musim tanam.

Melalui kebijakan penurunan harga, kemudahan akses, serta penguatan stok dan distribusi, pemerintah bersama Pupuk Indonesia berupaya meningkatkan keterjangkauan pupuk sekaligus mendukung produktivitas pertanian nasional.

Seluruh langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat pencapaian target swasembada pangan nasional.

Penulis :
Arian Mesa
FLOII 2026