HOME  ⁄  Ekonomi

Pemprov Kalbar Dorong Regulasi Kratom untuk Lindungi Ribuan Petani, Cegah Perdagangan Ilegal, dan Tingkatkan Ekonomi Daerah

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Pemprov Kalbar Dorong Regulasi Kratom untuk Lindungi Ribuan Petani, Cegah Perdagangan Ilegal, dan Tingkatkan Ekonomi Daerah
Foto: (Sumber :Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., dalam Focus Group Discussion (FGD) Pansus Tata Kelola Kratom DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Yuan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). (Antara : HO-Prokopim Kalbar).)

Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mendorong percepatan penyusunan regulasi tata kelola kratom untuk memberikan kepastian hukum, melindungi ribuan petani, serta mencegah perdagangan ilegal komoditas yang memiliki potensi ekonomi besar tersebut.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan aturan yang jelas diperlukan agar petani dan pelaku usaha lokal memperoleh perlindungan harga serta kepastian akses pasar.

"Kratom ini adalah sumber penghidupan bagi ribuan petani kita. Negara harus hadir untuk melindungi mereka, bukan membiarkan mereka berjalan sendiri tanpa kepastian hukum," kata Krisantus di Pontianak, Kamis (19/11/2026).

Menurut dia, ketidakjelasan regulasi tata niaga kratom menyebabkan sejumlah persoalan, mulai dari penumpukan hasil produksi hingga risiko perdagangan melalui jalur tidak resmi.

Pemerintah daerah menilai pembenahan tata kelola kratom harus dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar potensi ekonomi komoditas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Lahan Kratom di Kalbar Capai 11.800 Hektare

Krisantus mengungkapkan bahwa luas lahan kratom di Kalimantan Barat saat ini mencapai sekitar 11.800 hektare.

Komoditas tersebut menjadi salah satu sumber penghidupan bagi ribuan petani yang menggantungkan pendapatan dari kegiatan budidaya dan perdagangan kratom.

Namun, besarnya potensi produksi belum sepenuhnya didukung oleh kepastian regulasi tata niaga.

Menurut Krisantus, kondisi tersebut menyebabkan hasil produksi kratom mengalami penumpukan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Di sisi lain, kegiatan pengolahan kratom mulai berkembang melalui industri rumahan di Kota Pontianak.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan komoditas kratom di tingkat lokal.

Krisantus menilai kepastian hukum diperlukan agar kegiatan budidaya, pengolahan, dan perdagangan dapat berlangsung melalui mekanisme yang jelas.

Pemprov Kalbar Soroti Risiko Perdagangan Kratom Ilegal

Selain persoalan penumpukan produksi, Pemerintah Provinsi Kalbar juga menyoroti potensi perdagangan kratom melalui jalur tidak resmi.

Krisantus menyebut ketidakjelasan aturan dapat mendorong distribusi komoditas tersebut ke luar negeri tanpa melalui mekanisme perdagangan yang semestinya.

Beberapa negara yang disebut berpotensi menjadi tujuan perdagangan melalui jalur tidak resmi adalah Malaysia dan Thailand.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat merugikan petani karena hasil produksi berisiko diperdagangkan tanpa memberikan manfaat ekonomi yang layak bagi pelaku usaha di daerah.

Perdagangan ilegal juga dinilai dapat menyebabkan hilangnya potensi penerimaan daerah dari aktivitas ekonomi komoditas kratom.

"Kita tidak ingin potensi ekonomi daerah justru dinikmati oleh pihak-pihak yang melakukan perdagangan secara ilegal, sementara petani tidak memperoleh manfaat yang layak dan daerah kehilangan potensi penerimaan," ujarnya.

Krisantus menegaskan perlunya kebijakan yang mampu mengatur perdagangan kratom secara lebih terarah.

Regulasi Kratom Harus Lindungi Harga dan Akses Pasar Petani

Pemerintah Provinsi Kalbar menekankan bahwa regulasi kratom tidak boleh hanya berfokus pada pengawasan perdagangan.

Menurut Krisantus, aturan yang disusun juga harus memberikan kepastian usaha, perlindungan harga, dan akses pasar bagi petani serta pengusaha lokal.

Ia mengatakan penyusunan regulasi perlu memperhatikan standar mutu komoditas agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Selain aspek ekonomi, pengaturan kratom juga harus mempertimbangkan faktor kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan budidaya.

Krisantus menilai keseimbangan antara perlindungan petani dan pengawasan komoditas diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha kratom secara berkelanjutan.

Penataan tata kelola kratom juga berkaitan dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui aktivitas ekonomi yang dikelola secara resmi.

Pemprov Kalbar Bahas Tata Kelola Kratom Bersama DPRD dan Kementerian

Upaya penyusunan regulasi dilakukan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Kelola Kratom.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Focus Group Discussion (FGD) Panitia Khusus Tata Kelola Kratom DPRD Kalimantan Barat di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Pembahasan tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sebelum mengikuti kegiatan tersebut, Krisantus bersama Ketua DPRD Kalbar Aloysius, sejumlah anggota DPRD, dan Kepala Bapperida Kalbar melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Pertemuan itu membahas penguatan tata kelola serta pengembangan hilirisasi komoditas kratom di Kalimantan Barat.

Pemerintah daerah berharap koordinasi lintas lembaga dapat mempercepat penyusunan aturan yang memberikan kepastian bagi petani dan pelaku usaha.

Petani dan Pengusaha Lokal Diminta Dilibatkan dalam Penyusunan Aturan

Krisantus menegaskan bahwa penyusunan regulasi kratom perlu melibatkan petani, pelaku usaha lokal, dan para ahli.

Pelibatan berbagai pihak dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Ia mengingatkan bahwa aturan yang disusun tidak boleh justru menambah kesulitan bagi petani kecil yang menggantungkan penghidupan pada komoditas tersebut.

Menurut Krisantus, pengaturan yang tepat diharapkan dapat memperkuat usaha petani, membuka peluang pengembangan industri pengolahan, serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi daerah.

"Kita ingin kratom Kalbar dikelola secara profesional, petani sejahtera, pengusaha tumbuh, dan daerah mendapatkan manfaat sebesar-besarnya," katanya.

Pemerintah Provinsi Kalbar berharap pembahasan Raperda Tata Kelola Kratom dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan perlindungan hukum sekaligus mendukung pengembangan ekonomi komoditas tersebut secara berkelanjutan.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026