Pantau.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian PPN memastikan proses pembangunan dalam rangka pemindahan ibu kota tak akan mengandalkan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun menggunakan skema Public Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Baca juga: Bukan Malaysia, Pemerintah RI Tiru Brazil untuk Pemindahan Ibu Kota Negara
Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan berbagai stakeholder, termasuk asosiasi para pengembang perumahan atau Real Estate Indonesia (REI).
"Private sector waktu itu sudah dikomunikasikan paling tidak dengan REI, pada intinya mereka siap masuk tanpa menggunakan APBN sekali pun, yang dibutuhkan adalah kepastian terutama dari segi penggunaan lahan," ujarnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9, di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).
Bambang mengatakan tak ada regulasi khusus terkait skema ini. Lantaran, skema ini bukan skema yang digunakan pertama kali. Namun kata dia, pengusaha yang terlibat meminta adanya kepastian hukum agar tidak terganggu saat proses proyek ini.
"Mereka butuh kepastian mendapatkan konsesi untuk lahan, jangan sampai kemudian diganggu gugat atau terganggu dalam proses perjalanannya," katanya.
Baca juga: Jepang Terapkan Sistem Pembayaran Tol Tanpa Kartu Sejak Tahun 2006
Lebih lanjut kata dia, skema ini sudah sering digunakan dalam berbagai kepentingan publik. Termasuk yang nantinya berkaitan dengan pemindahan ibu kota.
"Kalau Public Private Partnership itu kan pada intinya perusahaan Indonesia pun sudah terbiasa. Kita sudah pernah gunakan untuk air bersih, bandara, untuk pembangkit listrik dan itu intinya banyak pelaku usaha yang tertarik. BUMN juga boleh ikut," pungkasnya.
- Penulis :
- Nani Suherni
