Pantau - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan kondisi Morowali Utara, Sulawesi Tengah, mencerminkan paradoks pembangunan karena kontribusi besar terhadap negara tidak sejalan dengan kualitas infrastruktur yang memadai.
Rachmat menegaskan pemerintah berkomitmen mendorong penyelesaian ketimpangan infrastruktur di Kabupaten Morowali Utara secara serius dan terkoordinasi.
Saat menerima jajaran anggota DPD RI Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara di Jakarta, ia mengungkapkan, "Ini yang sering disebut sebagai paradoks Indonesia sekarang. Daerahnya kaya, kontribusinya besar, tetapi infrastrukturnya masih tertinggal. Itu tidak boleh dibiarkan dan harus diselesaikan. Bapak Bupati sudah jauh-jauh datang ke sini bersama perwakilan DPD Dewan Perwakilan Daerah yang paling tahu kondisi daerahnya. Kalau sudah seperti ini, poinnya jelas: kita selesaikan".
Kontribusi Triliunan Rupiah Tak Sejalan dengan Kondisi Jalan
Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi menyampaikan daerahnya menyumbang sekitar Rp4 triliun per tahun ke negara dari pajak dan bea cukai.
Ia menambahkan kontribusi sektor tambang membuat total sumbangan Morowali Utara mencapai sekitar Rp10 triliun per tahun.
Namun dari sekitar 800 kilometer jalan daerah, hanya sekitar 20 hingga 28 persen yang berada dalam kondisi baik sementara sisanya rusak hingga rusak berat.
Kondisi infrastruktur yang tertinggal tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan program prioritas pemerintah dan berdampak langsung pada masyarakat.
Perencanaan Daerah Diminta Siap dan Terintegrasi
Rachmat menekankan pentingnya kesiapan perencanaan daerah agar program pembangunan dapat segera ditindaklanjuti tanpa hambatan administratif.
Ia menegaskan, "Dari pihak kabupaten bersama Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus menyiapkan rencana yang mendekati persyaratan perencanaan nasional. Jangan sampai seperti pingpong, saling melempar," ucap Kepala Bappenas.
Pertemuan antara Bappenas, DPD RI Sulawesi Tengah, dan Bupati Morowali Utara diharapkan menjadi langkah awal percepatan penanganan infrastruktur guna mendukung pemerataan pembangunan, optimalisasi potensi ekonomi, serta penguatan ketahanan pangan di wilayah tersebut.
- Penulis :
- Shila Glorya
