Pantau - Anggota DPR RI Utut Adianto mengusulkan pembentukan unit khusus di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menjelaskan posisi diplomasi Indonesia di tingkat global di tengah sorotan internasional setelah Indonesia bergabung dengan BRICS.
Usulan Unit Khusus Diplomasi
Utut menyampaikan bahwa posisi diplomasi Indonesia mulai dipertanyakan oleh dunia internasional, terutama usai langkah bergabung dengan BRICS yang memicu berbagai persepsi dari negara lain.
Ia mengungkapkan bahwa pertanyaan tersebut sempat disampaikan oleh delegasi parlemen dari Jerman dan Belanda saat melakukan pertemuan dengannya.
"Unit ini bertugas menjelaskan posisi Indonesia secara lugas agar kita tidak dianggap sebagai satelit atau proksi negara tertentu," ungkap Utut.
Utut menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BRICS bertujuan untuk memperluas peluang ekonomi dan bukan sebagai bentuk keberpihakan politik.
Ia menilai keberadaan unit khusus dari Kemenlu penting untuk menghindari persepsi negatif terhadap arah politik luar negeri Indonesia.
"Biasanya, jika sebuah negara sudah dianggap berada di satu kutub, mereka sulit diterima oleh pihak lain," kata dia.
Dinamika Global dan Sikap Indonesia
Utut juga mengapresiasi langkah diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berhasil membawa komitmen investasi sebesar Rp800 triliun melalui kunjungan luar negeri.
Selain itu, ia menilai langkah Indonesia memulai proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development pada awal 2025 sebagai upaya menjaga keseimbangan kekuatan global.
Meski demikian, Utut mengakui bahwa parlemen memiliki keterbatasan akses terhadap informasi diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan pemerintah.
"Kita tidak selalu tahu detail pembicaraan Presiden dengan pemimpin dunia, termasuk dengan Vladimir Putin," ujarnya.
Sementara itu, anggota DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
Ia menilai karakter perang modern telah berubah menjadi "perang total" yang mencakup dimensi politik, ekonomi, militer, dan informasi.
"Kita tidak boleh terlihat condong ke salah satu pihak. Politik bebas aktif harus dijalankan secara konsisten agar tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan global," kata Hasanuddin.
- Penulis :
- Leon Weldrick
