Pantau - Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Adian Napitupulu, menyoroti kasus kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu bernilai nol rupiah di Baubau yang dinilai tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip dasar negara.
Kronologi dan Pernyataan Adian
Kasus tersebut dibahas dalam audiensi BAM DPR RI terkait tindak lanjut PPPK paruh waktu Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Rabu, 15 April 2026.
Adian menilai praktik kontrak nol rupiah sebagai hal yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan konstitusi.
"Artinya bahwa pertama itu tidak manusiawi, itu tidak Pancasilais, itu tidak membuat negara menjadi institusi yang menjamin kesejahteraan. Perjanjian kontrak nol rupiah itu tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan logika konstitusi kita," ungkapnya.
Ia mempertanyakan logika hubungan kerja antara rakyat dan negara yang tidak memberikan nilai ekonomi sama sekali.
"Semua mendesak. Bagaimana mungkin rakyat diminta berkontrak dengan negara dengan nilai nol rupiah?" ujarnya.
Dugaan Pelanggaran dan Desakan Penegakan Hukum
Selain itu, Adian juga menyoroti dugaan adanya penyelundupan nama dalam proses pengangkatan PPPK di Kota Baubau.
Ia menilai dugaan tersebut berpotensi merugikan banyak pihak dan harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan.
"Terkait dengan dugaan penyelundupan nama, menurut saya kejaksaan dan KPK harus mulai turun. Ini bukan sekadar indikasi jual beli kewenangan, tetapi juga merugikan banyak orang," katanya.
Adian menegaskan bahwa seluruh persoalan dalam kasus ini bersifat mendesak dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Ia juga mendorong tenaga PPPK paruh waktu untuk melakukan konsolidasi secara luas di berbagai daerah karena persoalan serupa disebut terjadi di banyak wilayah.
"Persoalan ini bukan hanya terjadi di Baubau, tetapi juga di daerah lain. Karena itu, perlu konsolidasi dan tekanan kepada lembaga-lembaga seperti KPK dan kejaksaan agar kasus ini diusut tuntas," tegasnya.
Adian menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang adil dan sesuai konstitusi.
Ia meminta agar kasus ini segera ditangani secara serius untuk mencegah praktik serupa terus terjadi di berbagai daerah.
- Penulis :
- Leon Weldrick
