Pantau.com - Deputi hubungan Antarlembaga dan Wilayah Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Endah Wahyu Sulistianti mengatakan ekonomi kreatif dapat menjadi akselerator pengembangan ekonomi daerah dan menciptakan pemerataan ekonomi di Indonesia.
"Ekonomi kreatif memiliki potensi yang besar sehingga dapat menjadi akselerator pengembangan ekonomi di suatu daerah," kata Endah Wahyu Sulistianti di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat, pada pembukaan kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 142/2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif 2018-2025.
Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) tersebut telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir 2018.
Baca juga: Kemarau Panjang, Stok Beras Aman dan Harga Stabil
Menurut dia, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi ekonomi kreatif menyumbang Rp1.105 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2018. Selain itu, juga menyerap tenaga kerja sebesar 17,69 juta atau 14,61 persen tenaga kerja nasional pada 2017.
Kondisi ini, kata dia, karena ekonomi kreatif bersifat inklusif tanpa memandang latar belakang, usia, gender, lokasi geografis, maupun pendidikan. Bahkan kelompok disabilitas pun, lanjutnya, dapat ambil bagian dalam sektor ini.
Endah menambahkan komitmen pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif ini pun makin kuat, dengan disahkannya UU Ekonomi Kreatif pada 26 September 2018 dan Rindekraf.
Baca juga: Awal Tahun 2020, 5 Produk Perkebunan Organik RI Mejeng di Taiwan
Tujuan keberadaan Rindekraf adalah memperkuat keterpaduan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi kreatif dan mendorong partisipasi pemerintah dalam pengembangannya.
Selain itu, kata dia, Rindekraf juga sebagai kerangka strategis pengembangan ekonomi kreatif nasional dalam jangka panjang dan pedoman bagi pemerintah (pusat dan daerah) secara terintegrasi dan kolaboratif.
"Pengembangan ekonomi kreatif kami harapkan dapat mengakselarasi pembangunan dan menciptakan pemerataan ekonomi di Indonesia," kata Endah.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari 12 provinsi dan 189 kabupaten/kota di Indonesia.
rn- Penulis :
- Nani Suherni
