Ternyata Ahok Rangkap Jabatan di Pertamina, sebagai Apa Saja?

Pantau.com - VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fajriyah Usman, mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memiliki dua jabatan di Pertamina. Hasil ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina, Senin (23/12/2019).

Fajriyah berkata, Ahok yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama kini juga menjadi Komisaris Independen. "Mengubah keputusan Kementerian BUMN November, di mana jabatannya Pak Basuki sebelumnya Komut jadi Komut (garis miring) Komisaris Independen," tutur Fajriyah.

Sekadar informasi, pada November lalu, Pertamina menggelar RUPSLB dan secara resmi menunjuk Ahok menjadi Komut Pertamina.

Baca juga: Jokowi Panggil Ahok ke Istana Negara, Ada Apa?

Lantas, Fajriyah menambahkan, Pertamina pun mencopot Suahazil Nazara, Komisaris Pertamina sekaligus Wakil Menteri Keuangan dan akan digantikan dengan Isa Rachmatawarta, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu. Fajriyah menanggapi, rangkap jabatan di Pertamina tersebut wajar dan sudah biasa.

"Enggak apa-apa. Semua juga bisa rangkap begitu. Jadi, itu ada dua. Keputusan pemegang saham," katanya.

Ahok Dapat Tugas Khusus dari Presiden Jokowi

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, Senin (9/12/2019). Pertemuan tersebut Presiden meminta agar memperbaiki defisit neraca perdagangan di sektor petrokimia dan migas.

Presiden Joko Widodo meminta Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Ahok dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati untuk mengawal pembangunan kilang minyak. Jokowi telah menyampaikan hal tersebut saat bertemu Ahok dan Nicke di Istana Kepresidenan Jakarta.

"Juga pembangunan kilang minyak, harus. Udah 34 tahun enggak bisa bangun, kebangetan. Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya," ujar Jokowi di Hotel Mulia Jakarta, Selasa 10 Desember 2019.

Baca juga: Peringati HUT ke-62, Pertamina Siap Hadapi Tantangan Bisnis ke Depan

Selain itu, Jokowi memerintahkan keduanya untuk menurunkan impor minyak dan gas. Jokowi ingin impor migas dikurangi sehingga dapat menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan.

"Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik. Intinya mereka menyanggupi," jelasnya.