Pantau Flash
HOME  ⁄  Ekonomi

Bawa Dampak Positif, Pemerintah Ciptakan Tata Kelola Keuangan Adaptif

Oleh Tatang Adhiwidharta
SHARE   :

Bawa Dampak Positif, Pemerintah Ciptakan Tata Kelola Keuangan Adaptif

Pantau.com - Pemerintah telah berhasil menciptakan tata kelola keuangan yang adaptif selama satu tahun kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin sehingga membawa dampak positif termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19.

“Sejumlah pukulan telak segera dicarikan obatnya. Tata kelola keuangan yang adaptif membawa dampak positif,” seperti dikutip dari Buku Laporan Tahunan 2020, Peringatan Setahun Jokowi-Ma'ruf: Bangkit Untuk Indonesia Maju, di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Kinerja tata kelola keuangan yang adaptif tersebut salah satunya tercermin melalui cadangan devisa yang meningkat meski terdapat pandemi COVID-19 yakni mencapai USD135,2 miliar hingga September 2020.

Baca juga: 1 Tahun Jokowi-Amin, Kartu Prakerja Serap 5,6 Juta Orang

Pemerintah mampu membiayai impor dan membayar utang luar negeri selama 9,1 bulan dengan jumlah cadangan devisa sebesar USD135,2 miliar.

Rentang waktu selama 9,1 bulan merupakan hampir tiga kali lipat di atas standar internasional sehingga menjadi bukti bahwa meski baru satu tahun jabatan Jokowi-Ma’ruf namun telah menciptakan capaian luar biasa.

Sebagai rincian, cadangan devisa pada 2015 adalah sebesar USD105,93 miliar, 2016 sebesar USD116,36 miliar, 2017 sebesar USD130,20 miliar, 2018 sebesar USD120,65 miliar, 2019 sebesar USD129,18 miliar, dan September 2020 sebesar USD135,20 miliar.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai cadangan devisa yang dimiliki dengan mempersiapkan potensi di sektor pariwisata terlebih pandemi COVID-19 telah menekan mobilitas masyarakat. Pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang dilakukan sebagai cara dalam mencegah penyebaran COVID-19 menyebabkan tekanan pada jumlah wisatawan berkunjung ke Indonesia.

Baca juga: Tingkatkan Devisa Ekspor, Bea Cukai dan PSDKP Teken Nota Kesepahaman

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan pada 2015 sebanyak 10,2 juta orang, 2016 sebanyak 11,5 juta orang, 2017 sebanyak 14 juta orang, 2018 sebanyak 15,8 juta orang, dan 2019 sebanyak 16,1 juta.

Sementara selama Januari hingga Agustus tahun ini merosot menjadi 3,4 juta orang dari 10,7 juta orang pada periode sama tahun lalu.

Oleh sebab itu, pemerintah menyiapkan dan mengembangkan potensi-potensi wisata yang dimiliki karena Indonesia memiliki tujuan wisata cukup besar dengan lima destinasi super prioritas yaitu Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang.

Penulis :
Tatang Adhiwidharta