Pantau Flash
HOME  ⁄  Geopolitik

Hubungan AS-Taiwan Kembali Picu Ketegangan, China Protes Keras Penandatanganan Taiwan Assurance Implementation Act oleh Trump

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Hubungan AS-Taiwan Kembali Picu Ketegangan, China Protes Keras Penandatanganan Taiwan Assurance Implementation Act oleh Trump
Foto: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian (sumber: ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Pantau - Pemerintah China melayangkan protes keras kepada Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump menandatangani Taiwan Assurance Implementation Act, sebuah undang-undang yang mengatur pedoman interaksi resmi antara AS dan Taiwan, pada Selasa (2/12).

China Nyatakan Penolakan Keras dan Tegaskan Prinsip Satu China

Kementerian Luar Negeri China melalui juru bicaranya, Lin Jian, menyatakan penolakan tegas terhadap pengesahan UU tersebut.

"China dengan tegas menentang interaksi resmi antara AS dan wilayah Taiwan yang menjadi bagian China dalam bentuk apa pun. Posisi ini konsisten dan jelas," ungkapnya.

Undang-undang yang baru diteken ini merupakan amandemen dari UU Jaminan Taiwan tahun 2020 dan mengharuskan Departemen Luar Negeri AS meninjau serta memperbarui pedoman interaksi resmi dengan Taiwan setidaknya setiap lima tahun.

Lin Jian menambahkan bahwa isu Taiwan merupakan kepentingan inti China dan bagian dari garis merah yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan China-AS.

"Persoalan Taiwan merupakan inti dari kepentingan China dan merupakan garis merah pertama yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan China-AS. Prinsip Satu China merupakan fondasi politik hubungan China-AS," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa Pemerintah AS sebelumnya telah menyatakan komitmennya terhadap Komunike Bersama China-AS tentang Pembentukan Hubungan Diplomatik, dengan mengakui Pemerintah Republik Rakyat China sebagai satu-satunya pemerintah yang sah di China.

"Dalam konteks ini, rakyat AS akan memelihara hubungan budaya, perdagangan, dan hubungan tidak resmi lainnya dengan rakyat Taiwan. China mendesak AS untuk sungguh-sungguh mematuhi prinsip Satu China dan tiga komunike bersama China-AS, menyikapi masalah Taiwan dengan ekstra hati-hati, menghentikan hubungan pejabat AS-Taiwan, dan berhenti mengirimkan sinyal yang salah kepada pasukan separatis kemerdekaan Taiwan," katanya lagi.

Taiwan Sambut Baik, AS Tegaskan Dukungan Bipartisan

Pemerintah Taiwan menyambut positif undang-undang baru ini dan menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan memperkuat pelaksanaan UU Jaminan Taiwan 2020, sekaligus memastikan pedoman kontak terus diperbarui demi menjaga stabilitas hubungan bilateral.

Pejabat Taiwan, Lin Chia-lung, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah dan Kongres AS atas dukungan bipartisan mereka.

Ia menyebut penandatanganan undang-undang tersebut sebagai "sebuah langkah maju yang besar dalam hubungan AS-Taiwan."

Menurut Lin, peninjauan yang lebih rutin akan membuka peluang lebih besar untuk keterlibatan langsung antara pejabat kedua negara.

Hal itu, kata dia, termasuk kemungkinan bagi pejabat Taiwan untuk mengunjungi lembaga federal AS dan menghadiri rapat, meskipun rincian spesifik belum dijabarkan dalam undang-undang.

Taiwan Assurance Implementation Act adalah hasil kerja sama lintas partai di AS dan pertama kali diajukan pada Februari 2025 oleh anggota Kongres Ann Wagner (Partai Republik, Missouri), almarhum Gerry Connolly, dan Ted Lieu.

DPR AS mengesahkannya dengan suara bulat pada Mei, disusul oleh Senat yang juga menyetujui secara bulat pada November.

Sebelumnya, pedoman hubungan AS-Taiwan hanya ditinjau satu kali, namun berdasarkan UU baru, peninjauan harus dilakukan "tidak kurang dari setiap lima tahun," dan laporan terbaru wajib diserahkan kepada Komite Hubungan Luar Negeri DPR dan Senat "tidak lebih dari 90 hari setelah peninjauan selesai."

Pasca putusnya hubungan diplomatik antara AS dan Taiwan pada 1979, Departemen Luar Negeri AS sempat menetapkan berbagai batasan ketat terkait interaksi pejabat dengan Taiwan.

Namun pada Januari 2021, Menteri Luar Negeri AS saat itu, Mike Pompeo, mencabut semua pembatasan tersebut.

Pemerintahan Presiden Biden kemudian menerapkan kembali pedoman interaksi, namun dengan aturan yang lebih longgar dan memungkinkan pertemuan rutin antara pejabat AS dan Taiwan.

Penandatanganan undang-undang ini terjadi hanya berselang satu pekan setelah percakapan telepon antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Trump pada Senin (24/11), di mana isu Taiwan juga menjadi bagian utama pembahasan.

Penulis :
Leon Weldrick