Pantau - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan resolusi yang mendesak terwujudnya perdamaian komprehensif, adil, dan berkelanjutan di Ukraina saat perang Rusia-Ukraina memasuki tahun keempat.
Resolusi yang diusulkan Ukraina dan didukung 46 negara itu disahkan dengan 107 suara setuju, 12 suara menolak, dan 51 negara abstain.
Rusia termasuk negara yang menolak resolusi tersebut, sementara Amerika Serikat memilih abstain dalam pemungutan suara.
Resolusi itu menyoroti dampak perang terhadap dinamika kawasan dan global serta menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan Rusia terhadap warga sipil, obyek sipil, dan infrastruktur energi kritis yang memperburuk situasi kemanusiaan.
Majelis Umum PBB juga menegaskan kembali komitmen terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan keutuhan wilayah Ukraina termasuk wilayah laut teritorialnya.
Resolusi tersebut mendorong gencatan senjata segera, penuh, dan tanpa syarat sebagai langkah utama menuju perdamaian.
Majelis juga mendesak pertukaran tahanan perang secara menyeluruh, pembebasan semua orang yang ditahan secara tidak sah, serta pemulangan seluruh warga sipil yang dipindahkan atau dideportasi secara paksa termasuk anak-anak.
Usulan perubahan naskah sempat diajukan Amerika Serikat dengan meminta agar paragraf kedua latar belakang dan klausul aksi kedua diputuskan secara terpisah.
Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Mariana Betsa mengecam usulan tersebut dan menyebutnya "sangat memprihatinkan dan tak bisa diterima."
Deputi Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB Tammy Bruce menyatakan bahwa "terdapat bahasa tertentu dalam resolusi yang mungkin dapat mengalihkan perhatian dari negosiasi yang berjalan dan tidak mendukung diskusi terkait luasnya kemungkinan langkah diplomatik yang dapat membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng."
Sidang tersebut mencerminkan perbedaan sikap negara-negara anggota PBB di tengah upaya diplomatik yang terus berlangsung untuk mengakhiri konflik yang telah memasuki tahun keempat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
