Pantau - Dewan Nasional Rohingya Arakan mengecam pengangkatan Min Aung Hlaing sebagai presiden Myanmar dan menyebutnya sebagai upaya memperkuat kekuasaan militer dengan kedok demokrasi.
Kelompok tersebut menilai proses pengangkatan tidak sah karena parlemen Myanmar didominasi oleh militer.
Dalam pernyataannya, ARNC menyebut proses tersebut "pada dasarnya tidak sah".
Pemilihan umum Myanmar juga mendapat kritik dari PBB dan pengamat internasional karena dinilai tidak berlangsung secara bebas dan adil.
Soroti Pelanggaran HAM dan Konflik
ARNC menuding Min Aung Hlaing bertanggung jawab atas kekejaman terhadap etnis Rohingya, termasuk pembunuhan massal dan pengusiran paksa pada 2016 hingga 2017.
Upaya hukum internasional terkait kasus tersebut masih berlangsung di Mahkamah Pidana Internasional dan pengadilan di Argentina.
Kelompok tersebut juga menyoroti konflik berkepanjangan sejak kudeta militer 2021 yang menyebabkan ribuan korban tewas dan jutaan orang mengungsi.
Seruan Tekanan Global
ARNC menyerukan aksi global untuk menolak pengakuan terhadap kepresidenan baru Myanmar.
Mereka juga mendorong peningkatan tekanan internasional terhadap militer Myanmar.
Min Aung Hlaing sendiri terpilih sebagai presiden ke-11 Myanmar setelah memperoleh 429 suara dari 584 anggota parlemen yang hadir.
Myanmar memiliki sistem parlemen dua kamar dengan total 664 kursi yang terdiri dari 440 kursi di dewan rakyat dan 224 kursi di majelis persatuan.
- Penulis :
- Gerry Eka
