Pantau - ASEAN menyepakati peningkatan langkah bersama untuk mengatasi dampak perubahan iklim, menyusul ketimpangan kapasitas dan sistem yang terfragmentasi di kawasan yang dinilai berdampak pada kelompok rentan.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil agenda “Pertukaran Pengetahuan ASEAN terkait Kerusakan dan Kerugian serta Manajemen Risiko Komprehensif” dalam rangka Pekan Iklim ASEAN 2026 yang digelar di Filipina.
Ketua Kelompok Kerja ASEAN untuk Perubahan Iklim, Santosh Manivannan, menyoroti bahwa adaptasi dan pengurangan risiko bencana masih berjalan secara terpisah.
“Kita harus mendobrak tembok pemisah antarsektor, sehingga bantuan bisa sampai ke mereka yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk pengumpulan data dan analisis respons iklim.
Kepala Divisi Ekonomi Sekretariat ASEAN, Vong Sok, mendorong optimalisasi perangkat ASEAN seperti AWGCC.
“Kita sudah memiliki arsitektur institusionalnya, sekarang kita harus mengoperasikannya untuk menangani kerusakan dan kerugian akibat perubahan iklim,” katanya.
Para pemangku kepentingan menyoroti masih adanya fragmentasi data yang menghambat pengambilan kebijakan di tingkat kawasan.
Mereka mengusulkan pengembangan metrik standar untuk mendokumentasikan kerusakan dan kerugian akibat perubahan iklim.
Peneliti P. Raja Siregar menekankan pentingnya penentuan lingkup kerusakan iklim di tingkat regional untuk menyelaraskan kebijakan nasional dan membuka peluang dukungan lebih luas.
Rekomendasi strategis mencakup penguatan koordinasi lintas sektor di tingkat nasional dan regional serta standardisasi data kawasan.
ASEAN juga mengusulkan pembentukan sub-kelompok kerja untuk menangani tantangan di wilayah kepulauan kecil dan batas maritim.
Selain itu, diperlukan mekanisme terkoordinasi untuk menangani isu teknis dan legal seperti kenaikan permukaan laut dan relokasi masyarakat terdampak.
- Penulis :
- Gerry Eka
