Pantau - Hamas menyatakan ancaman Israel untuk melanjutkan operasi militer di Jalur Gaza merupakan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta pengingkaran terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Juru bicara Hamas Hazen Qassem pada Senin (4/5) di Gaza menegaskan bahwa ancaman yang disebarkan media berbahasa Ibrani terkait kelanjutan perang bertentangan dengan kesepakatan yang telah ada.
Ia mengatakan ancaman tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap gencatan senjata dan tidak sejalan dengan rencana perdamaian yang tengah diupayakan.
"ancaman yang disebarkan oleh media berbahasa Ibrani tentang melanjutkan kembali perang di Jalur Gaza merupakan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata dan bertentangan dengan apa yang dia sebut sebagai "rencana Presiden AS Donald Trump."" ungkap Qassem.
Qassem juga menyebut ancaman itu tidak mencerminkan suasana positif yang dibangun Hamas dalam pertemuan dengan mediator di Kairo.
Ia menambahkan Hamas tetap berkomitmen bekerja sama dengan mediator regional dan internasional demi menjaga ketenangan serta mendorong tercapainya perdamaian di Gaza.
Sementara itu, radio Israel melaporkan militer Israel telah memajukan garis demarkasi yang disebut "garis kuning" ke arah barat dan kini menguasai sekitar 59 persen wilayah Jalur Gaza.
Garis tersebut menjadi penanda wilayah yang dikuasai Israel dalam fase pertama gencatan senjata yang sedang berlangsung.
Pada Minggu (3/5) malam, kabinet keamanan Israel menggelar rapat untuk membahas kemungkinan melanjutkan operasi militer skala besar di tengah meningkatnya ketegangan dan kebuntuan negosiasi.
Pemerintah Israel dilaporkan membenarkan rencana tersebut dengan alasan Hamas belum memenuhi ketentuan perlucutan senjata serta mandeknya perundingan di Kairo.
Informasi tambahan menyebut upaya diplomasi masih terus berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak internasional guna mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
