Pantau - Pemerintah China kembali mendesak Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menarik pernyataannya terkait Taiwan yang dilontarkan enam bulan lalu karena dinilai menjadi pemicu ketegangan hubungan bilateral kedua negara.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan Jepang harus memperbaiki kesalahan dan menjaga fondasi hubungan bilateral jika ingin memperbaiki hubungan dengan Beijing.
“Jika Jepang benar-benar berharap untuk memperbaiki hubungan dengan China, mereka harus mematuhi empat dokumen politik antara kedua negara dan komitmen yang telah mereka buat kepada China, menarik kembali pernyataan keliru dan melindungi fondasi politik untuk hubungan bilateral dengan tindakan nyata,” kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (7/5/2026).
Ketegangan China-Jepang memanas sejak pernyataan PM Sanae Takaichi pada 7 November 2025 terkait kemungkinan ancaman terhadap Jepang jika China menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan.
Pernyataan tersebut dipahami sebagai sinyal bahwa Jepang dapat mengerahkan Pasukan Bela Diri untuk mendukung Taiwan apabila China melakukan blokade maritim atau tekanan militer lainnya.
China Sebut Jepang Bertanggung Jawab
Lin Jian menegaskan akar persoalan hubungan kedua negara berasal dari pernyataan Takaichi mengenai Taiwan.
“Akar penyebab kesulitan serius dalam hubungan bilateral terletak pada pernyataan keliru PM Sanae Takaichi tentang Taiwan. Tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak Jepang,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah Jepang melakukan introspeksi dan memperbaiki kesalahan demi menciptakan hubungan normal antara kedua negara.
“Kami mendesak pihak berwenang Jepang untuk menghadapi akar permasalahan, melakukan introspeksi diri, memperbaiki kesalahan mereka, dan menciptakan kondisi yang diperlukan untuk hubungan normal antara China dan Jepang,” ungkap Lin Jian.
Beijing Soroti Remiliterisasi Jepang
Pemerintah China turut menyoroti langkah Jepang merevisi aturan ekspor senjata yang dinilai sebagai bagian dari dorongan kelompok sayap kanan menuju remiliterisasi.
“Kami mengetahui ada demonstrasi di Jepang yang menyuarakan penentangan mereka terhadap rencana pemerintahan Takaichi untuk merevisi Konstitusi. Ini menunjukkan bahwa dorongan kekuatan sayap kanan Jepang untuk mengubah Konstitusi dan mempercepat remiliterisasi bertentangan dengan publik,” kata Lin Jian.
Menurut Beijing, revisi konstitusi Jepang akan berdampak terhadap tatanan internasional pascaperang dan terus diawasi negara-negara Asia.
“Mencegah kebangkitan militerisme adalah kewajiban Jepang, dan juga kemauan kuat dari komunitas internasional, termasuk China,” tegasnya.
Hubungan China-Jepang Memanas
Akibat ketegangan tersebut, China sempat menghentikan impor produk laut Jepang, membatalkan sejumlah pertemuan pejabat tinggi, serta mengimbau warga China untuk tidak bepergian dan belajar di Jepang.
Ketegangan juga meningkat setelah dua jet tempur J-15 Angkatan Laut China disebut mengunci radar ke pesawat F-15 milik Pasukan Bela Diri Udara Jepang di wilayah tenggara Okinawa pada 6 Desember 2025.
Insiden tersebut memicu protes resmi dari pemerintah Jepang kepada Beijing.
- Penulis :
- Aditya Yohan
