HOME  ⁄  Geopolitik

Filipina Nilai Larangan China terhadap Menteri Pertahanan Perumit Hubungan Bilateral

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Filipina Nilai Larangan China terhadap Menteri Pertahanan Perumit Hubungan Bilateral
Foto: (Sumber :Arsip - Menteri Pertahanan Filipina Gilberto C. Teodoro, Jr. menyampaikan pendapat pada pertemuan tingkat menteri pertahanan ASEAN (ADMM) ke-17 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (15/11/2023). ADMM ke-17 diantaranya membahas sejumlah isu pertahanan dan keamanan seperti dinamika geopolitik dan geostrategi globlal serta kerja sama pertahanan dalam kerangka ASEAN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.)

Pantau - Departemen Luar Negeri Filipina menyatakan sanksi dan larangan masuk yang dijatuhkan China terhadap Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro Jr. beserta keluarganya merupakan tindakan tidak ramah yang dinilai semakin memperumit hubungan bilateral kedua negara.

Filipina Kritik Sanksi dari Beijing

Juru bicara Departemen Luar Negeri Filipina Analyn Ratonel mengungkapkan, “Meskipun pengenaan sanksi adalah hak prerogatif kedaulatan China, Filipina memandangnya sebagai tindakan tidak ramah yang semakin memperumit hubungan bilateral.”

Ia juga mengatakan, “Langkah-langkah tersebut tidak berkontribusi pada pembangunan kepercayaan timbal balik, pengelolaan perbedaan secara bertanggung jawab, atau menciptakan kondisi yang diperlukan untuk keterlibatan konstruktif antara kedua negara kita.”

Pernyataan itu disampaikan setelah China melarang Teodoro dan keluarganya memasuki wilayah daratan China, Hong Kong, dan Makau, serta melarang organisasi maupun individu di China melakukan bisnis dengan mereka.

China Sebut Pernyataan Menhan Filipina Merugikan Kepentingannya

Kementerian Luar Negeri China menyatakan sanksi dijatuhkan karena Teodoro diduga membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan merusak kepentingan sah China serta hubungan antara kedua negara.

Namun, pemerintah China tidak merinci pernyataan yang menjadi dasar pengenaan sanksi tersebut.

Gilberto Teodoro selama ini dikenal sebagai salah satu pejabat Filipina yang vokal menyuarakan hak dan kepentingan negaranya terkait sengketa di Laut Filipina Barat.

Penulis :
Ahmad Yusuf