Pantau - Amerika Serikat membentuk mekanisme pemantauan melalui Komando Pusat militer AS (CENTCOM) untuk melacak secara waktu nyata perkembangan konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon.
Mekanisme tersebut dibentuk setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun pada Jumat.
Menurut seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, pembicaraan itu difokuskan pada upaya memperkuat gencatan senjata serta mempersiapkan perundingan lanjutan antara Israel dan Lebanon.
Pejabat tersebut menjelaskan bahwa mekanisme baru itu bertujuan mendukung proses negosiasi dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan.
"Tujuan bersama kami adalah mengakhiri siklus kekerasan untuk selamanya. Kami memungkinkan Israel dan Lebanon untuk bernegosiasi sebagai dua negara berdaulat serta menemukan jalan menuju perdamaian dan keamanan," ungkapnya.
Ia mengungkapkan pembicaraan akan terus dilanjutkan guna mendorong tercapainya kesepakatan perdamaian dan keamanan yang komprehensif antara kedua negara.
Pemerintah Amerika Serikat juga berencana mengumumkan rincian lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut dalam waktu dekat.
Pejabat Israel dan Lebanon dijadwalkan berkunjung ke Washington pada 23 hingga 25 Juni 2026 untuk melanjutkan perundingan langsung yang dimediasi Amerika Serikat.
Pengumuman pembentukan mekanisme pemantauan itu muncul setelah Qatar dan Pakistan merilis pernyataan bersama terkait hasil perundingan Amerika Serikat dan Iran di Burgenstock, Swiss.
Dalam pernyataan tersebut, para pihak menyepakati pembentukan "sel dekonflik" yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Lebanon dengan fasilitasi Qatar serta Pakistan.
Mekanisme itu bertujuan memastikan kepatuhan terhadap penghentian operasi militer di Lebanon sesuai ketentuan dalam Nota Kesepahaman Islamabad.
Pekan lalu, Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman secara jarak jauh yang membuka masa negosiasi selama 60 hari untuk menyelesaikan berbagai isu yang masih diperselisihkan.
Isu yang dibahas mencakup persediaan uranium yang diperkaya milik Iran, program nuklir Teheran, serta sejumlah persoalan strategis lainnya.
Dokumen yang terdiri atas 14 poin tersebut juga menyerukan penghentian permanen operasi militer di seluruh front, termasuk di Lebanon, pencabutan blokade angkatan laut Amerika Serikat terhadap Iran, serta jaminan jalur aman bagi kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
